Suara.com - Ketua Harian Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) Mercy Simorangkir mengatakan saat ini masih banyak masyarakat yang tak bisa membedakan mana aplikasi pinjaman online yang legal dan ilegal.
"Masyarakat masih banyak yang tak tahu mana pinjaman online yang legal mana yang ilegal, karena kan aplikasi itu ada di play store ini platform bebas semua orang bisa buat aplikasi, jadi masyarakat harus lebih tahu," kata Mercy dalam acara Workshop isu Teknologi Finansial bersama media di Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Mercy menuturkan, untuk mengantisipasi tidak terjebak dengan aplikasi pinjaman online yang ilegal, dirinya menyarankan kepada masyarakat untuk melihat daftar aplikasi pinjaman online yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"OJK itu tidak putus-putusnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk melihat daftar-daftar fintech yang legal yang terdaftar," kata Mercy.
Pinjaman online kata Mercy merupakan kebutuhan dengan jangka pendek bukan jangan panjang, sehingga banyak orang yang salah kaprah ketika ingin mengajukan pinjaman.
"Pinjaman online itu jangka pendek, misal saya butuh uang nih buat modal beli bahan catering buat pernikahan, kalau acara kelar saya bayar. Nah ini kan yang benar, kalau yang salah itu minjam buat anak yang sakit," kata Mercy.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi hingga akhir Nopember 2019 kembali menemukan 125 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK.
“Kegiatan fintech peer to peer lending ilegal masih banyak beredar lewat website maupun aplikasi serta penawaran melalui sms. Kami meminta masyarakat untuk berhati-hati sebelum melakukan pinjaman secara online dengan melihat apakah aplikasi peer to peer lending tersebut telah terdaftar di OJK atau belum,” kata Ketua SWI Tongam L. Tobing beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, pada 7 Oktober 2019, Satgas Waspada Investasi telah menindak 133 entitas fintech peer to peer lending ilegal, sehingga total entitas fintech peer to peer lending ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi sampai dengan November 2019 sebanyak 1.494 entitas dengan total entitas fintech peer to peer lending ilegal yang sudah ditindak oleh Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 hingga November 2019 sebanyak 1.898 entitas.
Baca Juga: OJK Temukan Lagi 125 Fintech Peer to Peer Lending Ilegal
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Inilah PT Tambang Mas Sangihe yang Ditolak Helmud Hontong Sebelum Meninggal Dunia
-
Pilihan Baru BBM Ramah Lingkungan, UltraDex Setara Standar Euro 5
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
59 Persen Calon Jamaah Haji Telah Melunasi BIPIH Melalui BSI
-
Daftar Lengkap Perusahaan Aset Kripto dan Digital yang Dapat Izin OJK
-
CIMB Niaga Syariah Hadirkan 3 Produk Baru Dorong Korporasi
-
Negara Hadir Lewat Koperasi: SPBUN Nelayan Tukak Sadai Resmi Dibangun
-
Kemenkop dan LPDB Koperasi Perkuat 300 Talenta PMO Kopdes Merah Putih
-
Kantor Cabang Bank QNB Berguguran, OJK Ungkap Kondisi Karyawan yang Kena PHK