Suara.com - Sebanyak 43 UMKM yang tergabung dalam Koperasi Iko Sero Payakumbuh siap mengekspor 480 ton bumbu rendang ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan 120 ribu haji asal Indonesia tahun ini.
"Jumlah 480 ton bumbu rendang tersebut kami hitung dari asumsi per orang mengonsumsi dua kilogram rendang selama 40 hari," kata Wakil Wali Kota Payakumbuh, Sumatera Barat Erwin Yunaz, Kamis (20/2/2020).
Ia mengatakan, Koperasi Iko Sero sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Al Bait Maamour For Umra Service di Jakarta pada Rabu (19/2/2020). Kerja sama itu difasilitasi oleh Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo).
Ekspor bumbu rendang yang akan dilakukan ini merupakan sejarah bagi UMKM Indonesia yang bisa menembus pasar luar negeri.
“Apalagi untuk persediaan makanan jamaah haji, karena tak bisa sembarangan. Kami hanya ekspor bumbu dan juru masaknya. Sementara daging memang tidak mau pakai dari sini, tapi lebih bagus dari sana,” ujarnya.
Untuk itu dalam dua bulan ke depan pihaknya akan mulai memproduksi bumbu rendang dan ditargetkan dapat membuat sebanyak 10 ton setiap hari.
“Kami ingin menunjukkan ke Menteri Koperasi dan UKM bahwa UMKM kita mampu mandiri. Kalau ordernya sudah jelas begini, pihak swasta diharap mau membantu untuk memfasilitasi termasuk pembiayaan. Jadi selama 40 hari total kami kirim 480 ton bumbu rendang,” sebutnya.
Ia mengatakan dengan sentuhan teknologi modern, bumbu rendang diklaim bisa bertahan selama satu tahun dengan cita rasa yang tidak berubah.
Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini akan membuka potensi ekspor ke negara-negara lainnya. Untuk itu, Erwin akan menyasar negara-negara yang memiliki tenaga kerja Indonesia, seperti Malaysia dan Hong Kong.
Baca Juga: Makanan Khas Indonesia, Rendang yang Mendunia
“Ini role model pertama di Indonesia. Harapannya Presiden menjaga koperasi dan UMKM tumbuh dengan baik. Ini sebagai pembuka,” sebutnya.
Ditanya terkait upaya agar Koperasi dan UMKM berkembang pesat, ia menyebutkan Pemkot Payakumbuh akan membuat fasilitas UKM dengan skala industri dan biaya APBD dalam memenuhi permintaan yang lebih besar.
“Selama ini UMKM membuat sendiri-sendiri dengan keterbatasannya. Kalau diminta dalam jumlah besar, UMKM tidak mampu. Jadi pemerintah membuatkan fasilitas yang berskala industri,” ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
Terkini
-
PLN Mobile Perkuat Ekosistem EV Berbasis Green Energy, Dari Rumah Charging hingga SPKLU
-
Saham HOTL Terancam Delisting, Manajemen Tegaskan Itikad Baik ke BEI
-
Fundamental Bank Mandiri Tetap Kuat di 2025, Dorong Intermediasi & Dukung Program Pemerintah
-
6 Fakta Skandal IPO REAL, Manipulasi Berbuntut Izin UOB Kay Hian Dibekukan
-
Menko Airlangga ke Anggota APEC: Ekonomi Dunia Menuntut Perubahan Besar
-
Moodys Beri Rating Negatif, Pemerintah: Ekonomi Tetap Solid di Level Investment Grade
-
Mengenal Kakeibo, Seni Menabung Tradisional Jepang untuk Mencapai Kebebasan Finansial
-
Saham BUMI Banting Harga Ekstrem, Lalu Diserok Investor Asing
-
Emas ETF Global Diborong Investor Tembus 120 Ton, Efek Ancaman Perang Dunia?
-
Bitcoin Terperosok ke USD 60.000, Analis Indodax Ungkap Dampaknya ke Pasar Kripto