Suara.com - Sebanyak 43 UMKM yang tergabung dalam Koperasi Iko Sero Payakumbuh siap mengekspor 480 ton bumbu rendang ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan 120 ribu haji asal Indonesia tahun ini.
"Jumlah 480 ton bumbu rendang tersebut kami hitung dari asumsi per orang mengonsumsi dua kilogram rendang selama 40 hari," kata Wakil Wali Kota Payakumbuh, Sumatera Barat Erwin Yunaz, Kamis (20/2/2020).
Ia mengatakan, Koperasi Iko Sero sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Al Bait Maamour For Umra Service di Jakarta pada Rabu (19/2/2020). Kerja sama itu difasilitasi oleh Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo).
Ekspor bumbu rendang yang akan dilakukan ini merupakan sejarah bagi UMKM Indonesia yang bisa menembus pasar luar negeri.
“Apalagi untuk persediaan makanan jamaah haji, karena tak bisa sembarangan. Kami hanya ekspor bumbu dan juru masaknya. Sementara daging memang tidak mau pakai dari sini, tapi lebih bagus dari sana,” ujarnya.
Untuk itu dalam dua bulan ke depan pihaknya akan mulai memproduksi bumbu rendang dan ditargetkan dapat membuat sebanyak 10 ton setiap hari.
“Kami ingin menunjukkan ke Menteri Koperasi dan UKM bahwa UMKM kita mampu mandiri. Kalau ordernya sudah jelas begini, pihak swasta diharap mau membantu untuk memfasilitasi termasuk pembiayaan. Jadi selama 40 hari total kami kirim 480 ton bumbu rendang,” sebutnya.
Ia mengatakan dengan sentuhan teknologi modern, bumbu rendang diklaim bisa bertahan selama satu tahun dengan cita rasa yang tidak berubah.
Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini akan membuka potensi ekspor ke negara-negara lainnya. Untuk itu, Erwin akan menyasar negara-negara yang memiliki tenaga kerja Indonesia, seperti Malaysia dan Hong Kong.
Baca Juga: Makanan Khas Indonesia, Rendang yang Mendunia
“Ini role model pertama di Indonesia. Harapannya Presiden menjaga koperasi dan UMKM tumbuh dengan baik. Ini sebagai pembuka,” sebutnya.
Ditanya terkait upaya agar Koperasi dan UMKM berkembang pesat, ia menyebutkan Pemkot Payakumbuh akan membuat fasilitas UKM dengan skala industri dan biaya APBD dalam memenuhi permintaan yang lebih besar.
“Selama ini UMKM membuat sendiri-sendiri dengan keterbatasannya. Kalau diminta dalam jumlah besar, UMKM tidak mampu. Jadi pemerintah membuatkan fasilitas yang berskala industri,” ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pilihan Baru BBM Ramah Lingkungan, UltraDex Setara Standar Euro 5
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
59 Persen Calon Jamaah Haji Telah Melunasi BIPIH Melalui BSI
-
Daftar Lengkap Perusahaan Aset Kripto dan Digital yang Dapat Izin OJK
-
CIMB Niaga Syariah Hadirkan 3 Produk Baru Dorong Korporasi
-
Negara Hadir Lewat Koperasi: SPBUN Nelayan Tukak Sadai Resmi Dibangun
-
Kemenkop dan LPDB Koperasi Perkuat 300 Talenta PMO Kopdes Merah Putih
-
Kantor Cabang Bank QNB Berguguran, OJK Ungkap Kondisi Karyawan yang Kena PHK
-
Sepekan, Aliran Modal Asing ke Indonesia Masuk Tembus Rp240 Miliar