Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran pengadaan pulsa internet gratis bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pelajar berasal dari anggaran belanja barang yang tak terserap maksimal di masa pagebluk virus corona atau Covid-19.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat menjadi narasumbernya dalam acara dengan CNBC Indonesia, Jumat (28/8/2020).
"Karena semuanya kan kalau untuk pemerintah sendiri bahwa sebagian dari belanja barang yang tidak bisa diserap bisa dialihkan menjadi kuota internet bagi pegawai, mahasiswa dan siswa," kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, kebijakan pemberian kuota internet gratis ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Dirinya pun bilang setiap perancangan anggaran untuk kebutuhan di masa pandemi ini dirancang sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan dimasyarakat.
Diharapkan dengan cara itu, bisa berdampak terhadap kinerja ekonomi Indonesia, dan mendorong pada arah pembalikan ekonomi yang positif.
"Kebijakan dibuat fleksibel dan dilihat dari sisi fleksibel, kita harapkan kuartal III dan IV akselerasi bisa mendorong ekonomi kita ke arah pembalikan yang lebih baik," ungkapnya.
Asal tahu saja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II lalu harus finis di posisi negatif 5,32 persen, anjloknya pertumbuhan ekonomi karena hampir seluruh komponen pendorong ekonomi tidak bekerja maksimal gara-gara di hantam pandemi Covid-19.
Jika dibandingkan secara tahunan, angka pertumbuhan ini mengalami kontraksi yang cukup hebat, pasalnya di kuartal II tahun lalu pertumbuhan masih cukup baik yakni diangka 5,07 persen.
Baca Juga: Nadiem: Siswa Dapat Kuota Internet 35 GB, Mahasiswa 50 GB, Gratis!
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan harga konstan pada kuartal II 2020 sebesar Rp 2.589,6 triliun.
Menurut pengeluaran secara tahunan (year on year/yoy), semua komponen mengalami kontraksi dengan konsumsi rumah tangga mencatatkan penurunan paling dalam dengan tumbuh negatif 5,51 persen, investasi atau PMTB juga tubuh negatif 8,61 persen.
Begitu juga dengan ekspor, meski tidak sedalam yang lain, tapi pertumbuhannya tetap negatif diangka 11,66 persen.
Begitu juga dengan konsumsi pemerintah yang mengalami pertumbuhan negatif 6,90 persen, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga juga tumbuh negatif 7,76 persen.
Sementara kinerja impor juga turun cukup dalam dengan negatif 16,96 persen, akibat sepinya kegiatan ekonomi pada periode tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Negosiasi Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Menteri ESDM: Hasilnya Memuaskan
-
Pasar Modal Lebih Sehat dan Kredibel Berkat Reformasi OJK
-
Ketahanan Ekonomi Indonesia Raih Pengakuan Internasional di Tengah Ujian Geopolitik
-
IHSG Terus Menguat Bukti Reformasi Pasar Modal OJK Berbuah Manis
-
Reformasi OJK Sukses Tingkatkan Transparansi Pasar Modal Indonesia
-
Berlayar Sampai ke Pulau Sumbawa, Pertamina Pastikan Kompor Warga Tetap Menyala
-
Pertamina Sebaiknya Segera Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Awas Merugi
-
PT PGE dan PT PLN IP Sepakati Tarif Listrik, PLTP Lahendong Bottoming Unit Mulai Operasi 2028
-
Bukan KPR Biasa, Ini Rahasia Punya Properti dengan Biaya Terjangkau di BRI
-
Aturan Baru Purbaya, APBN Tanggung Cicilan Utang Kopdes Merah Putih