Sri Mulyani Berharap Vaksin Corona Segera Ditemukan Demi Ekonomi Bangsa

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat berharap vaksin corona atau Covid-19 bisa segara ditemukan, karena bisa berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat sekaligus perekonomian nasional.

Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci dalam acara webinar Mahkamah Agung (MA), Kamis (27/8/2020).

"Ini (vaksin) memiliki implikasi luar biasa terhadap kegiatan seluruh masyarakat termasuk aspek ekonomi," kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa proses pemulihan ekonomi nasional tidak akan berjalan mulus, selama penyebaran virus corona masih masif.

Dia menuturkan kemerosotan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II yang lalu sebesar minus 5,32 persen merupakan imbas luar biasanya pagebluk corona menghantam perekonomian nasional.

"Konsumsi masyarakat merosot, investasi mengalami kontraksi, dan kegiatan ekspor-impor juga menurun sangat tajam,” ujarnya.

Maka dari itu wanita kelahiran Lampung ini sangat berharap obat penawar Covid-19 bisa segara ditemukan dan didistribusikan kepada masyarakat.

Sambil menunggu vaksin ditemukan pemerintah kata dia tetap menjalankan proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tetap mementingkan akuntabilitas.

"Pemerintah menyadari bahwa langkah-langkah dalam situasi extraordinary dan emergency harus tetap akuntabel," pungkasnya.

Baca Juga: Uang Pulsa Rp 200 Ribu Buat PNS, Tinggal Tunggu Tanda Tangan Sri Mulyani

Sebelumnya, pemerintah mencatat hingga 19 Agustus 2020, realisasi penyerapan anggaran sudah mencapai 25,1 persen dari pagu. Hal ini memerlukan percepatan penyerapan untuk mengurangi tekanan dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Realisasi dari Rp 695 triliun ini (adalah) Rp 174,79 triliun atau 25,1 persen dari pagu. PEN berdasarkan periode tanggal terakhir 19 Agustus (2020)," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, ia menerangkan bahwa alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN total sebesar Rp 695,2 triliun.

Sudah ada dalam DIPA Rp 350 triliun, yang dilaksanakan tanpa perlu DIPA Rp 155,96 triliun dan yang masih belum ada DIPA-nya Rp 189,23 triliun.

Menkeu menyatakan akan berusaha mempercepat pelaksanaan penyerapan anggaran dengan berkoordinasi lintas kementerian. Jika masih ada program yang belum jalan, maka akan didesain ulang.

"Kita sekarang mendorong, koordinasi dengan Menko dan para Menteri untuk mempercepat pelaksanaan program sampai Desember nanti. Kalau ada program yang belum jalan akan diredesign sehingga bisa dilaksanakan lebih baik," tegasnya.