Presiden Jokowi Singgung PLN yang Bertele-tele soal Izin Investasi

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya untuk membangun profesionalisme dan nilai-nilai dasar di dalam diri para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Jokowi, para direktur utama BUMN merupakan orang-orang terpilih yang diharapkan percaya diri menghadapi persaingan baik secara nasional maupun global.

"Ini, sekali lagi, perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan, karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN di Ballroom Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dalam video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta kepada para direktur utama BUMN untuk membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana. Ia menginginkan alur kerja pemerintahan yang kompleks tidak diterapkan di BUMN.

Sebagai contoh, perizinan untuk pembangkit listrik. Jokowi menyebut, terdapat 259 naskah perizinan dengan nama berbeda tetapi maksud di dalam surat tersebut sama.

Karena itu kata Jokowi perizinan yang berbelit-belit tersebut harus dipangkas.

"Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, nggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele itu. Nggak bisa lagi,” lanjut Jokowi.

Di samping itu, Jokowi mengingatkan bahwa kompleksnya birokrasi akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.

"Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua," kata Jokowi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Didesak Lakukan Percepatan Agenda Reformasi Kepolisian

Lebih lanjut, Jokowi meminta kepada para direktur utama BUMN yang hadir baik secara fisik maupun daring untuk lebih berani dalam berkompetisi dan mengambil risiko. Kepala Negara pun menginstruksikan Menteri BUMN untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada perusahaan BUMN dalam kondisi menurun.

"Jadi, tidak ada lagi itu yang namanya proteksi-proteksi, sudah. Sudah, lupakan Pak Menteri, yang namanya proteksi-proteksi itu," tutur dia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menuturkan bahwa BUMN di Indonesia sudah mulai melakukan penggabungan, konsolidasi maupun reorganisasi. Saat ini, jumlah perusahaan BUMN di Indonesia berjumlah 41 dari sebelumnya 108 perusahaan.

"Ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan, itu juga baik," katanya.