Butuh Modal Rp3.500 Triliun Agar Indonesia Lepas Dari PLTU

Suara.com - Butuh modal setidaknya Rp3.500 triliun untuk Indonesia agar bisa mengurangi pemakaian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Dana raksasa itu dibutuhkan agar mampu mencapai target pengurangan emisi karbon.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Kamis (28/10/2021) dalam Webinar ALUMNAS di Jakarta. Ia juga mengklaim, pemerintah telah berusaha memberikan dukungan seperti menggunakan uang dari pembayaran pajak namun masih belum cukup.

Sehingga, Suahasil berharap Indonesia dapat memperoleh dukungan internasional untuk memenuhi pembiayaan ini sehingga target pengurangan emisi mampu tercapai.

Salah satu dukungan internasional yang diharapkan adalah melalui pertemuan negara-negara dunia dalam agenda COP26 di Glasgow, Skotlandia dalam waktu dekat.

Agenda ini menurut dia bisa jadi  milestone bagi internasional untuk memenuhi janjinya dalam membantu negara-negara berkembang untuk mencapai target perubahan iklim.

“Kami berharap COP26 bisa menjadi milestone dimana dukungan internasional bisa diwujudkan,” ujarnya.

Lebih jauh, menurutnya hingga kini Indonesia terus mendorong penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen melalui kemampuan sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional pada 2030.

Guna mencapai tujuan tersebut maka Indonesia harus mengurangi penggunaan PLTU mengingat ini berkontribusi besar terhadap produksi karbon yang berdasarkan riset sekitar 35 persen dari emisi karbon berasal dari konsumsi energi.

"Mayoritas konsumsi listrik kita diproduksi dari batu bara dan diesel, kita masih bergantung pada bahan bakar fosil. Itu adalah satu sektor yang sumbangan emisinya tinggi sehingga coba kita kurangi," ungkap dia.

Baca Juga: UNDP Dukung Tiga Fasilitas Utama Negara dalam Efisiensi Energi

Sementara, mengurangi pemakaian PLTU  bukan perkara mudah karena Indonesia sudah menggelontorkan anggaran sangat besar serta sudah banyak pembangkit batu bara yang meneken kontrak melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Jika PLTU ditutup sedangkan kontraknya masih efektif ini akan menjadi masalah bisnis kalkulasi. Berapa banyak kompensasi yang harus disediakan," tegasnya.