Menteri Erick Thohir Buka Suara Soal Pernyataan Ahok Terkait BUMN

Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebut banyak kontrak-kontrak di BUMN justru merugikan. 

Menurut Erick, pembicaraan itu sebenarnya sudah diungkapkan sejak tahun 2020, ketika BUMN harus mengacu pada lima pondasi dalam menjalankan proses bisnis. 

"Jadi kalau Pak Ahok atau Pak Komut menyatakan itu, saya mengucapkan terima kasih. Tolong di-review yang ada di Pertamina seperti saya juga mereview keseluruhan BUMN. Itu yang kita lakukan, transparansi dan bisnis proses," ujar Erick kepada wartawan, Rabu (1/12/2021).

Namun demikian, Erick mengingatkan kepada Ahok dan semua BUMN-BUMN agar wajib mengembangkan ekosistem bisnis menjadi modern. Karena kalau tidak, maka proses bisnis BUMN akan ketinggalan dengan swasta. 

"Tapi saya cuma mau ingatkan, tadi yang statement di nikkei kalau kita tidak mengembangkan ekosistem Industri modern kita tidak melakukan R&D investasi akhirnya kita tertinggal," ucap dia. 

Untuk diketahui, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menanggapi pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Ahok soal banyak kerja sama BUMN yang justru merugikan. 

Menurut Arya, sebenarnya Menteri Erick sudah mengetahui lama soal kerja sama yang merugikan bagi BUMN,. Bahkan, kata dia, Menteri Erick sudah sering sekali membeberkan praktik kerja sama yang merugikan BUMN itu ke publik.

"Itu semua sudah dibicarakan Pak Erick Thohir berhari-hari, dan kita punya 5 transformasi BUMN, harusnya diketahui oleh orang-orang yang memang bekerja di BUMN, Pak Ahok harusnya tahu sebagai komut pertamina lima tranformasi dan itu bisnis proses lagi dilakukan di semua BUMN," ujar Arya kepada wartawan, Minggu (28/11/2021). 

Arya juga merasa bingung soal Ahok yang tidak paham dengan lima tranformasi BUMN yang dicanangkan Menteri Erick. Seharusnya, lanjut dia, lima tranformasi itu menjadi acuan Ahok dalam mengawasi kinerja Direksi Pertamina.

Baca Juga: Ramai Kisruh Ahok dan Staf KemenBUMN, Politisi PKS: Harusnya Banyak Bekerja Bukan Bicara

"Dan juga dia sebagai Komisaris Utama harusnya membicarakan juga di dewan komisaris, jangan sampai Ahok jadi komisaris serasa direktur jangan, harus tahu batasannya," ucap dia. 

Arya berharap, Ahok bisa banyak belajar terkait apa yang dilakukan Kementerian BUMN. Jangan sampai, tambah dia, Ahok justru ketinggalan aksi dalam mengawasi kinerja Pertamina.

"Kalau ingin memperbaiki pertamina harus beliau mengikuti semua perkembangan yang dilakukan oleh kementerian bumn, sehingga tidak ketinggalan keretea, sehingga omongannya seakan-akan ketinggalan kereta tidak mengetahui perkembangan yang ada di BUMN," tegas dia.

Sebelumnya, Ahok bersuara dalam akun Youtube pribadinya soal banyaknya kontrak yang dimiliki BUMN-BUMN justru menguntungkan pihak lain. Hal ini, kata dia, juga terjadi perusahaan yang dia awasi yaitu Pertamina. 

Oleh karena itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bersama manajemen tengah mempelajari kontrak-kontrak yang dijalankan Pertamina.

"Banyak kontrak BUMN yang sangat merugikan BUMN juga, termasuk Pertamina. Jadi itu yang saya marah, ini yang lagi kita koreksi ini. Kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain. Itu mens rea-nya ada," beber Ahok.