- Dominasi digital Cina di RI berisiko ancam kedaulatan digital bangsa.
- Pemerintah diminta diversifikasi vendor demi amankan infrastruktur vital.
- Regulasi ketat dan penegakan UU PDP mendesak guna cegah kebocoran data.
Suara.com - Arus digitalisasi yang makin kuat menuntut peningkatan akses digital bagi masyarakat Indonesia melalui infrastruktur dan perangkat terjangkau, seperti telepon pintar (smartphone) dan komputer. Masuknya investasi asing, khususnya dari Cina ke dalam ranah digital, dinilai menjadi potensi besar untuk mempercepat transformasi tersebut. Namun, pemerintah diimbau untuk tetap waspada terhadap risiko kerawanan akibat dominasi tersebut.
Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI), Johanes Herlijanto menegaskan, meningkatnya dominasi Cina dalam dunia digital di Indonesia berisiko menimbulkan ancaman bagi kedaulatan bangsa dalam aspek digital. Oleh karena itu, pemerintah diimbau untuk segera melakukan langkah mitigasi strategis.
"Pemerintah diimbau untuk meningkatkan diversifikasi rantai pasok, menghindari penguasaan infrastruktur vital oleh satu vendor atau satu negara, serta memanfaatkan diplomasi dengan beragam negara lain, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa, untuk memastikan rantai pasok teknologi kita bersih dan kompetitif," ujar Johanes dalam seminar publik berjudul “Diplomasi Digital China di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia” di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Johanes, yang juga Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, menambahkan bahwa pemerintah harus menggunakan otoritasnya untuk memaksa vendor asing tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia. Hal ini mencakup kepatuhan pada UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kewajiban lokalisasi data untuk sektor strategis, serta audit keamanan yang transparan.
Dalam seminar yang dimoderatori oleh Sekretaris Umum FSI Muhammad Farid tersebut, Peneliti dari Australian Strategic Policy Institute (ASPI) Canberra, Gatra Priyandita, Ph.D, membeberkan kecanggihan program siber ofensif Cina. Menurut Gatra, Cina memiliki program siber ofensif paling canggih di dunia dengan fusi sipil-militer yang menghapus batas antara negara dan swasta.
Melalui program "Jalur Sutra Digital", Cina gencar menawarkan infrastruktur digital, konektivitas, dan pembangunan kapasitas ke negara berkembang, termasuk Asia Tenggara. Gatra menyebut siber ofensif ini bertujuan mengumpulkan intelijen strategis, akuisisi ekonomi, serta teknologi secara berkelanjutan di masa damai.
"Jalur Sutra Digital memunculkan kekhawatiran terkait ketergantungan teknologi, keamanan siber, dan pengaruh strategis China di Asia Tenggara. Infrastruktur yang dibangun bisa digunakan untuk memata-matai, menekan, dan dalam krisis, melumpuhkan sistem kritis kita," ungkap pakar lulusan Australian National University (ANU) tersebut.
Senada dengan Gatra, Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Nusa Putra, Profesor Teddy Mantoro, M.Sc., Ph.D, menekankan bahwa posisi strategis Indonesia dengan populasi digital dan pasar e-commerce serta fintech terbesar di ASEAN menjadikan RI target utama ekspansi digital Cina. Cina memang menawarkan peluang ekonomi, namun Indonesia harus cerdas mengelolanya.
"Peluang ekonomi hanya menjadi aset strategis bila Indonesia mengubah investasi asing menjadi kapasitas domestik, dan bukan menjadi ketergantungan infrastruktur," tegas Profesor Teddy. Ia mengingatkan adanya risiko pemindahan data strategis tanpa kontrol dan fragmentasi kawasan akibat persaingan teknologi antara Cina dan Amerika Serikat yang merambah ke domain kecerdasan buatan (AI) hingga arsitektur keamanan.
Baca Juga: Ekonomi Digital RI Diproyeksi Tembus Rp 5.500 Triliun, Tapi UMKM Masih Kurang Dana
Sementara itu, pemerhati keamanan regional Brigadir Jenderal TNI (Purn) Victor P. Tobing, M.Si (Han), mengaitkan ekspansi digital ini dengan strategi perang klasik Sun Tzu, yakni memenangkan pertempuran tanpa bertarung. Ia mengingatkan pentingnya Indonesia bersikap tangkas (agile) dan bijaksana dalam menghitung kesenjangan kekuatan teknologi demi menjaga kepentingan nasional. Victor juga mengajak publik mencermati ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2030 yang kini berfokus pada prediksi rivalitas dan kegunaan ganda (dual-use) sipil-militer dari seluruh aktivitas digital di kawasan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Bedak Apa yang Bisa Menghilangkan Flek Hitam? Ini 5 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 4 Toko Online Terpercaya untuk Beli Sepatu Lari di Indonesia, Dijamin Original
Pilihan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
Terkini
-
Pengamat Ibrahim: Kasus KUR Jember Bukan Kesalahan Bank Penyalur, tetapi Ulah Collection Agent
-
IPO RANS Dihadiri Haji Isam Hingga Boy Thohir, Ini Daftar Pemegang Sahamnya
-
Mini Soccer Fun Match Jadi Ajang Bulog Perkuat Kolaborasi dengan Stakeholder Ketahanan Pangan
-
Prabowo Sebut Banyak BUMN Mau Dijual ke Asing: PT PAL, PT Pindad dan PTDI Dibunuh
-
Produksi Pupuk Petrokimia Gresik Tembus 2,7 Juta Ton pada Semester I 2026
-
IHSG Terkoreksi, BEI Sebut Justru Jadi Peluang Investasi Jangka Panjang
-
Panasonic Tampilkan Solusi Modern Living & Building Terintegrasi di IndoBuildTech Expo 2026
-
Tabel Pinjaman KUR BRI Juli 2026 Terbaru, Simulasi Angsuran Rp1 Juta hingga Rp100 Juta
-
Liburan Lebih Hemat dengan Diskon Rp125.000 di tiket.com Pakai BRI Kartu Kredit
-
Harga Emas Antam Berbalik Naik ke Rp2,655 Juta per Gram, Buyback Ikut Menguat