Pemerintah Diminta Cari Solusi Kelangkaan dan Mahalnya Pupuk

Suara.com - Persoalan pupuk masih menjadi masalah serius yang dihadapi para petani saat ini. Bukan cuma petani sawit, tapi juga seluruh petani di sektor pertanian lain di Indonesia.

Pupuk subsidi yang harganya terjangkau, sangat langka dan sulit didapat. Sementara pupuk kimia non subsidi harganya sangat mahal, dalam setahun terakhir harganya naik hingga dua kali lipat.

"Keadaannya sekarang, petani itu diminta berproduksi maksimal. Tapi malah harga pupuk masih tinggi," kata Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Abdul Wahid.

Dia mengingatkan pemerintah agar segera mencarikan solusi untuk masalah petani ini. Dia meminta solusi yang menguntungkan semua pihak, buka cuma produsen pupuk, tetapi juga menguntungkan bagi petani.

"Sebenarnya pupuk itu kan tanggung jawab pemerintah, bagaimana pengadaannya sehingga terjangkau oleh masyarakat. Tujuannya supaya produksi dengan biaya jadi seimbang. Jadi petani juga untung, pemerintah tidak rugi, pengusaha juga dapat untung. Ya win-win solution-lah," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR RI itu.

Menurutnya, saat ini keberpihakan pemerintah terhadap petani sawit masih rendah. Pasalnya, sudah berbulan-bulan petani mengeluhkan kondisi ini, namun pemerintah tidak kunjung mencarikan solusi meski punya kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan.

"Hari ini kan langka pupuknya. Tidak seimbang juga kalau kita tidak segera menangani ini. Menurut saya, pemerintah harus mengawasi. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah supaya memang tidak terlalu jomplang harganya di pasaran. Sehingga petani tidak rugi," katanya.

"Sekarang sawitnya murah, kemudian pupuknya mahal. Bukan hanya mahal, tapi mendapatkannya juga sudah. Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi hal ini," tandasnya.

Berita ini sebelumnya dimuat Wartaekonomi.co.id jaringan Suara.com dengan judul "Pupuk Langka dan Mahal, Pemerintah Diminta Cari Solusi"

Baca Juga: Bupati Pamekasan Baddrut Tamam Minta APH Beri Hukuman Maksimal Pelaku Penyelewengan 9 Ton Pupuk Bersubsidi