Suara.com - Ekonom Senior Faisal Basri menyebut, inflasi yang rendah selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya semu belaka. Ia menyebut, inflasi yang rendah seolah-olah harga terkendali, padahal masih ada kenaikan.
Faisal menjelaskan, cara yang dilakukan Pemerintahan Jokowi untuk menekan inflasi seperti menginjak kaki. Di mana beban yang seharusnya ditanggung pemerintah berpindah ke badan usaha.
Untuk diketahui, selama Jokowi menjabat Presiden tingkat inflasi Indonesia stabil setiap tahunnya di level 3%.
"Jadi, bukan memperbaiki pasokan bukan memperbaiki logistik, tapi lebih pada injak kaki," kata Faisal Basri, Kamis (7/4/2022).
Faisal melanjutkan, dengan cara injak kaki kebijakan-kebijakan pemerintah seperti menaikan harga BBM hingga listrik ditanggung oleh badan usaha. Nantinya, badan usaha akan menghitung dan diaudit BPK untuk meminta dana kompensasi setelah menanggung kebijakan pemerintah.
Hal seperti yang Faisal lihat justru tidak transparan dan tidak disiplin fiskal. Karena, publik tidak mengetahui berapa dana kompensasi yang harus pemerintah bayar.
"Jadi ongkos stabilisasinya tidak transparan, makin tidak disiplin fiskal. Kita ini di dunia akademis gitu kan kita selalu ingat kan ayo kita transparan. Inilah yang ingin kita tegakkan gitu supaya siapapun yang memerintah itu taat asas, memperkuat institusi tidak merusaknya," ucap dia.
Faisal menambahkan, dengan cara ini jelas bahwa pemerintahan Jokowi menginginkan inflasi terkendali, tetapi dengan cara yang cepat.
"Akhirnya subsidi ini menggelembung dan sebentar lagi saya rasa akan menyerah pemerintahnya karena subsidinya luar biasa. Jadi selama ini bisa kita katakan bahwa inflasi rendah yang saya tunjukkan ini semu belaka injak kaki," pungkas dia.
Baca Juga: Inflasi April Bakal Melesat Seiring Naiknya BBM Jenis Pertamax, Sembako Hingga Tarif Pajak
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Program AND untuk 71 SLB, Bantuan Telkom Dalam Memperkuat Akses Digitalisasi Pendidikan
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Bank Mandiri Akan Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah ke UMKM
-
Investasi Properti di Asia Pasifik Tumbuh, Negara-negara Ini Jadi Incaran
-
kumparan Green Initiative Conference 2025: Visi Ekonomi Hijau, Target Kemandirian Energi Indonesia
-
LHKPN Wali Kota Prabumulih Disorot, Tanah 1 Hektare Lebih Dihargai 40 Jutaan
-
Masyarakat Umum Boleh Ikut Serta, Pegadaian Media Awards Hadirkan Kategori Citizen Journalism