Suara.com - Naiknya sejumlah harga komoditas global, seperti minyak dunia membuat porsi anggaran dalam APBN 2022 juga ikut membengkak, alhasil pemerintah pun mengajukan permintaan untuk melakukan perubahan postur belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
Dalam Rapat antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (19/5/2022) pemerintah meminta adanya perubahan dalam APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun.
"Usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar Rp3.106 triliun," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja tersebut.
Said menjelaskan perubahan postur APBN 2022 ini untuk mengimbangi kenaikan sejumlah harga komoditas global seperti harga energi. Said pun merinci pemerintah memperkirakan akan adanya penambahan subsidi BBM, LPG dan listrik berkisar antara Rp74,9 triliun.
Selain itu ada kebutuhan untuk menambah biaya kompensasi bbm sebesar Rp234 triliun serta penambahan kompensasi listrik sekitar Rp41 triliun.
"Naiknya berbagai kebutuhan barang konsumsi rumah tangga juga meniscayakan kenaikan anggaran perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin," kata Said membacakan permohonan pemerintah tersebut.
Sehingga pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial sekitar Rp18,6 triliun. Pemerintah juga memberikan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp47,2 triliun. Namun pemerintah melakukan efisiensi dengan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp12 triliun.
Selain itu pos belanja negara yang lain juga mengalami kenaikan, seperti halnya pendidikan yang diperkirakan naik Rp23,9 triliun.
Alhasil, penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan penggunaan SAL sekitar Rp50 triliun.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Kelemahan Sosial dan Ekonomi akibat Covid-19 Harus Segera Diatasi
Untungnya kata Said, penambahan postur APBN 2022 ini bisa dikompensasi oleh naiknya pendapatan negara pada tahun ini.
"Pemerintah memperkirakan kenaikan pendapatan negara menjadi Rp2.266 triliun dari perencanaan semula pada APBN 2022 sebesar Rp1.846 triliun," paparnya.
Maka dari itu defisit anggaran pada tahun ini diperkirakan tetap lebih rendah, dari 4,85 persen dari PDB menjadi 4,3-4,5 persen, sehingga rendahnya perubahan rencana defisit tahun 2022 ini makin memudahkan pemerintah softlanding ke posisi di bawah 3 persen PDB pada tahun depan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
Industri Pindar Tumbuh 22,16 Persen, Tapi Hadapi Tantangan Berat
-
Perilaku Konsumen RI Berubah, Kini Maunya Serba Digital
-
Bagaimana Digitalisasi Mengubah Layanan Pertamina
-
Memahami Pergerakan Harga Bitcoin, Analisis Teknikal Sudah Cukup?
-
BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
-
BCA Kembali Menjadi Juara Umum Annual Report Award, Diikuti BCA Syariah pada Klaster Rp1 Triliun
-
ESDM: Rusia-Kanada Mau Bantu RI Bangun Pembakit Listrik Tenaga Nuklir
-
Bos Lippo Ungkap 5 Modal Indonesia Hadapi Ketidakpastian Global 2026
-
Purbaya Larang Bea Cukai Sumbangkan Pakaian Bekas Hasil Sitaan ke Korban Banjir Sumatra
-
Purbaya Sewot Teknologi AI Bea Cukai Dibandingkan dengan Milik Kemenkes: Tersinggung Gue!