Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kemnaker agar pengelolaan Keuangan Negara/APBN dilakukan secara akuntabel, transparan, dan kredibel.
"Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Kemnaker. Kepercayaan publik terhadap organisasi pemerintah adalah suatu hal yang mahal, bahkan tidak ternilai," ucap Inspektur Jenderal Kemnaker, Estiarty Haryani saat memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker secara virtual, Senin (6/6/2022).
Adapun dalam mengelola keuangan negara, para Kepala Satuan Kerja harus melakukannya dengan cara monitoring anggaran belanja, memperhatikan kualitas belanja, memastikan outcome pembelanjaan berdampak kepada ekonomi rakyat dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Kemnaker juga mengingatkan para Aparatur Sipil Negara di lingkungannya agar senantiasa menjaga integritas dalam bekerja. Pasalnya, integritas merupakan suatu keutamaan karena merepresentasikan kejujuran diri dan pengendalian internal yang menjadi indikator dalam upaya pencegahan korupsi.
Lebih lanjut Estiarty mengatakan, korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa karena merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi tercipta bukan hanya karena kesempatan, tetapi juga faktor kesengajaan karena dilakukan dengan sadar untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun golongan.
Mengantisipasi hal itu, integritas sebagai Aparatur Sipil Negara sangat perlu senantiasa terjaga, mulai dari disiplin hadir tepat waktu, tidak meninggalkan kantor untuk keperluan pribadi pada jam kerja, serta tidak menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi.
Menurutnya, kedisiplinan serta nilai kejujuran yang terus dijaga dapat menjadi faktor penahan diri bila kesempatan korupsi itu hadir. Terlebih dalam hal pengelolaan keuangan APBN yang sejatinya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
"Tujuan itulah yang harus selalu kita pegang, sehingga fokus pekerjaan bukan hanya pada penyerapan anggaran, namun juga kepatuhan dalam menatausahakan keuangan negara dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya," jelasnya.
Baca Juga: Mantan Bendahara Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Ditangkap di Karawang
Berita Terkait
-
Oknum Satpol PP Kota Surabaya Terindikasi Korupsi
-
Diperiksa 6 Jam Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Lampung, Ini Kata Yusuf Barusman
-
Sri Sultan HB X Dukung Upaya KPK Tuntaskan Kasus Korupsi yang Menjerat Eks Wali Kota Yogyakarta
-
KPK Buka Penyidikan Kasus Dana LPDB-KUMKM Diduga Fiktif di Jawa Barat, Siapa Tersangkanya?
-
Buka Pendaftaran Hingga 1 Juli 2022, Polteknaker Siap Cetak Insan Ketenagakerjaan Unggul
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
LPDB Koperasi Akselerasi Penyelesaian Dana Bergulir di Provinsi Bali
-
Dongkrak Produksi Minyak di Papua, SKK Migas dan Petrogas Mulai Injeksi Kimia di Lapangan Walio
-
Menperin Minta Insentif Otomotif ke Menkeu
-
Barcelona dan BRI Kolaborasi, Bayar Cicilan di BRImo Bisa Ketemu Lamine Yamal
-
IHSG Menutup 2025 di Level Tertinggi, OJK Buka Rahasia Pasar Modal RI yang Solid
-
Catatan Akhir Tahun, Aktivitas Industri Manufaktur RI Melambat
-
Cicilan HP ShopeePayLater vs Kredivo, Mana yang Lebih Murah
-
Pemerintah Tegaskan Impor Daging Sapi untuk Industri Bukan Kosumsi Masyarakat
-
Catatan Akhir Tahun: Waspada Efek 'Involusi' China dan Banjir Barang Murah di Pasar ASEAN
-
Pencabutan Insentif Mobil Listrik Perlu Kajian Matang di Tengah Gejolak Harga Minyak