Ancaman Inflasi di Depan Mata, Jokowi Tegaskan Pemerintah Hati-hati Atur Harga BBM Subsidi

Suara.com - Presiden Jokowi menyebut, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite akan diputuskan secara hati-hati agar tidak menurunkan daya beli rakyat dan tak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Jokowi saat hadir dalam acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (23/8/2022).

Ia menegaskan, pemerintah juga akan memitigasi dampak dari perubahan harga Pertalite terhadap laju inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mencatat inflasi tahunan hingga 4,94 persen (year on year/yoy) pada Juli 2022 atau yang tertinggi sejak Oktober 2015. Namun pada kuartal II 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mencatat tren positif di 5,44 persen (yoy).

Jokowi memastikan sudah memberi perintah kepada jajarannya untuk menghitung secara cermat dan akurat terkait rencana perubahan harga Pertalite, sebelum pengambilan keputusan.

“Semuanya saya suruh menghitung betul hitung betul sebelum diputuskan,” ujar dia, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah sedang menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di APBN.

Luhut mengatakan, keputusan final dari rencana penyesuaian harga BBM berada di tangan Presiden Jokowi.

"Pemerintah masih menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat," kata Luhut, Minggu (21/8), seraya menambahkan pemerintah pun tengah melakukan simulasi skenario pembatasan volume.

Baca Juga: Tegas! Jokowi Instruksikan 'Sikat' Mafia Tanah

Ia memastikan pemerintah akan berhati-hati karena perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.