Suara.com - Petani meyakini produksi beras di tahun ini dan ke depan akan terus naik. Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor mengatakan hal tersebut menjadi alasan kuat penghargaan IRRI akan tetap bertahan di Indonesia.
“Penghargaan IRRI ini pembuktian. Jadi intinya KTNA sangat senang, gembira. Pembuktian bahwa apa yang disampaikan ke Presiden pada 25 Januari 2018 bahwa beras kita cukup, tidak perlu impor. Petani senang karena enggak ada pesaing,” kata Yadi.
International Rice Research Institute (IRRI) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia atas keberhasilan mewujudkan swasembada beras dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, di Istana Jakarta.
“Pembuktian dari IRRI harus bertahan lama, itu bukan hanya puncaknya. Pada musim Covid-19 saja mampu (produksi beras), apalagi sekarang Covid-19 sudah melandai,” katanya.
KTNA meyakini penghargaan dari IRRI bisa tetap dipegang Indonesia dalam waktu lama karena produksi Gabah Kering Giling (GKG) akan semakin naik setiap tahunnya, bahkan melebihi total produksi GKG tahun 2021 yang tercatat sebesar 54,42 juta ton GKG berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Optimistis ya, saya yakin naik. Dengan catatan, yang penting pupuk tidak telat (distribusinya) dan iklim juga baik, sehingga bisa optimal. Bisa lebih dari 54 (juta ton GKG),” katanya.
Optimisme KTNA sehubungan dengan program-program yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan swasembada beras, seperti ekstensifikasi lahan sawah melalui Food Estate serta intensifikasi lahan dengan mempercepat panen padi dari 3 kali setahun menjadi 4 kali setahun.
“Kita dukung (program Kementan), kalau tidak sekarang kapan? Harus dilakukan,” katanya.
Di sisi lain, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memberikan beberapa masukan bagi Kementan sebagai bisa mempertahankan penghargaan dari IRRI.
Baca Juga: Dua Tahun Food Estate, Produktivitas Petani Meningkat
“Pertama, membatasi laju konversi sawah dengan menerapkan UU No.40 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” kata Sekjen HKTI Sadar Subagyo ketika dihubungi secara terpisah.
Kedua, lanjutnya, membuka sawah-sawah baru atau ekstensifikasi. Ketiga, melakukan penyehatan sawah di Jawa dengan pemberian pupuk berimbang antara pupuk organik, kimia dan hayati.
“Lebih baik biaya subsidi pupuk atau input dialihkan untuk subsidi harga gabah atau output, sehingga petani dapat memperoleh net profit (laba bersih) minimal 30 persen,” katanya.
Dan keempat adalah melakukan tata ulang proses bisnis perpadian sehingga memberikan keuntungan memadai untuk petani.
“Juga, didorong agar petani dapat menjual beras,” katanya.
Menurutnya bila keuntungan dari usaha pertanian meningkat maka akan memicu banyak orang Indonesia untuk menjadi petani.
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 5 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Kolagen untuk Hilangkan Kerutan, Murah Meriah Mudah Ditemukan
- 6 Hybrid Sunscreen untuk Mengatasi Flek Hitam di Usia Matang 40 Tahun
- Patrick Kluivert Dipecat, 4 Pelatih Cocok Jadi Pengganti Jika Itu Terjadi
Pilihan
-
Bikin Geger! Gunung Lawu Dilelang jadi Proyek Geothermal, ESDM: Sudah Kami Keluarkan!
-
Uang MBG Rp100 T Belum Cair, Tapi Sudah Dibalikin!, Menkeu Purbaya Bingung
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Kamera Terbaik Oktober 2025
-
Keuangan Mees Hilgers Boncos Akibat Absen di FC Twente dan Timnas Indonesia
-
6 Rekomendasi HP Murah Tahan Air dengan Sertifikat IP, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Aksi BRI Peduli dan Sungai Watch Pulihkan Fungsi Ekologis dan Kelestarian
-
Bikin Geger! Gunung Lawu Dilelang jadi Proyek Geothermal, ESDM: Sudah Kami Keluarkan!
-
Rekomendasi Aplikasi Sekuritas Mirip Stockbit, Biaya Murah dan Terdaftar OJK
-
Siap-siap! Kantor Menkeu Purbaya Bakal Kenakan 'Pajak Gula' Buat Coca-cola Cs
-
Menkeu Purbaya: Saya Tak Suka Banyak Utang!
-
Uang MBG Rp100 T Belum Cair, Tapi Sudah Dibalikin!, Menkeu Purbaya Bingung
-
Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan dari Bekasi, Gunung Kidul dan Sukadana
-
Menkeu Purbaya Buka Opsi Turunkan PPN, Ditentukan Akhir Tahun
-
Imajinasi Iklim dari Pinggiran: Cerita yang Tak Terdengar di Forum-forum Megah Pemerintah
-
Pemerintah Tarik Utang Hingga Rp 501,5 Triliun, Wamenkeu Ungkap Realisasinya