Suara.com - Pakar dari IPB, Prima Gandhi meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus guna mendukung produktivitas petani dalam negeri di tengah ancaman krisis pangan global dan krisis energi yang menyebabkan kenaikan bahan bakar dan pupuk.
"Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan skema khusus bagi petani, terkait dengan policy khusus petani," kata Gandhi, Sabtu (10/9/2022).
Hal itu karena kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pencabutan subsidi pupuk yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak langsung pada harga pokok produksi (HPP) pertanian yang akan meningkat.
"Contohnya ketika petani harus mengolah lahan menggunakan traktor, atau misalkan petani yang tidak ada airnya harus menyewa jetpump. Ini harus menggunakan solar atau pertalite. Harga naik, maka akan membebani HPP," kata dia.
Ia menjelaskan pengurangan jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah jadi hanya dua jenis, yakni Urea dan NPK, akan membuat petani harus membeli pupuk komersil untuk memenuhi kebutuhan input pertanian. Dengan meningkatnya harga pupuk saat ini dinilai akan meningkatkan HPP pertanian.
Ia berpendapat, petani layak mendapatkan apresiasi dengan kebijakan khusus lantaran dinilai berjasa dalam memenuhi kebutuhan pangan secara nasional maupun untuk pasar global.
Pasalnya, petani masih mau berproduksi meskipun terjadi fluktuasi harga pangan yang tak menentu di pasar akibat krisis pangan global.
"Kita harus berterima kasih pada petani, bahwa mereka petani ini masih mau berproduksi meskipun di tengah harga yang fluktuatif dan keberpihakan pemerintah memang tidak seperti dulu. Tapi kita mesti berterima kasih pada petani, karena mereka masih mau memenuhi berproduksi untuk kebutuhan pangan masyarakat Indonesia," kata dia.
Dia menilai keberpihakan pemerintah dengan memberikan kebijakan khusus pada petani bertujuan untuk menjaga produksi pangan nasional agar tetap positif dan bahkan bisa meningkat.
Baca Juga: Terimbas Kenaikan Harga BBM, Okupansi Hotel di DIY Merosot
"Jangan sampai yang kemarin kita sudah dapat penghargaan dari IRRI karena mampu swasembada beras, jadi tidak ada swasembada beras karena pencabutan subsidi ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Menolak Harga BBM Naik, PKS Palembang Aksi Damai di Monpera
-
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Parpol dan Presiden Tak Tahu Harga BBM Disubsidi
-
Ketum PBNU Maklumi Kenaikan Harga BBM; Kami Harus Bantu Ringankan Beban Pemerintah
-
Imbas Lonjakan Harga BBM Bersubsidi, Tarif Jasa Ekspedisi di Makassar Naik 15 Sampai 20 Persen
-
Terimbas Kenaikan Harga BBM, Okupansi Hotel di DIY Merosot
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Bergerak di Tengah Tantangan Global, Armada Kapal Pertamina Topang Distribusi Energi
-
Mulai dari Tuban, Pertamina Gulirkan Pasar Murah Bantu Warga Penuhi Kebutuhan Pokok
-
Energi Terbarukan Kian Digenjot, Teknologi Baterai Jadi Kunci Atasi Fluktuasi Listrik
-
ASDP Tunda Alihkan Rute Kapal Ferry Bajoe-Kolaka, Ini Penyebabnya
-
Pertamina Raih Efisiensi Setelah Ubah Sistem Distribusi FAME Lewat Pipa
-
Perhatian! 18 Emiten Diusir BEI dari Pasar Modal RI, Ini Daftarnya
-
OJK Masih Telusuri Pelanggaran Kasus Debt Collector Mandiri Tunas Finance
-
Siap-siap! Pergi ke Stadion JIS Bisa Naik KRL Mulai Juni
-
Awas, Kendaraan 'STNK Only' Bisa Jadi Awal Petaka! Ini Penjelasan OJK
-
IHSG Tertekan Rekor Teburuk Kurs Rupiah, BBRI Jadi Salah Satu Rekomendasi Analis