Suara.com - Pakar dari IPB, Prima Gandhi meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus guna mendukung produktivitas petani dalam negeri di tengah ancaman krisis pangan global dan krisis energi yang menyebabkan kenaikan bahan bakar dan pupuk.
"Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan skema khusus bagi petani, terkait dengan policy khusus petani," kata Gandhi, Sabtu (10/9/2022).
Hal itu karena kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pencabutan subsidi pupuk yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak langsung pada harga pokok produksi (HPP) pertanian yang akan meningkat.
"Contohnya ketika petani harus mengolah lahan menggunakan traktor, atau misalkan petani yang tidak ada airnya harus menyewa jetpump. Ini harus menggunakan solar atau pertalite. Harga naik, maka akan membebani HPP," kata dia.
Ia menjelaskan pengurangan jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah jadi hanya dua jenis, yakni Urea dan NPK, akan membuat petani harus membeli pupuk komersil untuk memenuhi kebutuhan input pertanian. Dengan meningkatnya harga pupuk saat ini dinilai akan meningkatkan HPP pertanian.
Ia berpendapat, petani layak mendapatkan apresiasi dengan kebijakan khusus lantaran dinilai berjasa dalam memenuhi kebutuhan pangan secara nasional maupun untuk pasar global.
Pasalnya, petani masih mau berproduksi meskipun terjadi fluktuasi harga pangan yang tak menentu di pasar akibat krisis pangan global.
"Kita harus berterima kasih pada petani, bahwa mereka petani ini masih mau berproduksi meskipun di tengah harga yang fluktuatif dan keberpihakan pemerintah memang tidak seperti dulu. Tapi kita mesti berterima kasih pada petani, karena mereka masih mau memenuhi berproduksi untuk kebutuhan pangan masyarakat Indonesia," kata dia.
Dia menilai keberpihakan pemerintah dengan memberikan kebijakan khusus pada petani bertujuan untuk menjaga produksi pangan nasional agar tetap positif dan bahkan bisa meningkat.
Baca Juga: Terimbas Kenaikan Harga BBM, Okupansi Hotel di DIY Merosot
"Jangan sampai yang kemarin kita sudah dapat penghargaan dari IRRI karena mampu swasembada beras, jadi tidak ada swasembada beras karena pencabutan subsidi ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Menolak Harga BBM Naik, PKS Palembang Aksi Damai di Monpera
-
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Parpol dan Presiden Tak Tahu Harga BBM Disubsidi
-
Ketum PBNU Maklumi Kenaikan Harga BBM; Kami Harus Bantu Ringankan Beban Pemerintah
-
Imbas Lonjakan Harga BBM Bersubsidi, Tarif Jasa Ekspedisi di Makassar Naik 15 Sampai 20 Persen
-
Terimbas Kenaikan Harga BBM, Okupansi Hotel di DIY Merosot
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
S&P Peringatkan Indonesia soal Tekanan Fiskal, Ada Risiko Penurunan Rating
-
Kementerian ESDM: Perusahaan Amerika Tetap Harus Investasi Jika Mau Akses Mineral Kritis Indonesia
-
Belanja Pakaian Naik Tapi Pabrik Tekstil Boncos, Kemenperin: Impor Terus
-
BRI Cetak Laba Rp57,13 Triliun di 2025, Kredit Tumbuh 12,3% dan NPL 3,07%
-
Indeks Kepercayaan Industri Merosot di Februari ke Level 54,02
-
Tanpa Tim HR, UKM Kini Bisa Rekrut Karyawan Pakai AI
-
Menkop Mau Evaluasi Jarak Alfamart-Indomaret dengan Pasar Tradisional
-
Gandeng Inggris, OJK Pecut Perbankan Percepat Pembiayaan Iklim
-
56,3 Juta Pengguna QRIS, Indonesia Jadi Target Ekspansi AI Perbankan
-
Danantara Pertimbangkan Garuda Indonesia Cicil Beli 50 Pesawat Boeing