Suara.com - Pakar dari IPB, Prima Gandhi meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus guna mendukung produktivitas petani dalam negeri di tengah ancaman krisis pangan global dan krisis energi yang menyebabkan kenaikan bahan bakar dan pupuk.
"Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan skema khusus bagi petani, terkait dengan policy khusus petani," kata Gandhi, Sabtu (10/9/2022).
Hal itu karena kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pencabutan subsidi pupuk yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak langsung pada harga pokok produksi (HPP) pertanian yang akan meningkat.
"Contohnya ketika petani harus mengolah lahan menggunakan traktor, atau misalkan petani yang tidak ada airnya harus menyewa jetpump. Ini harus menggunakan solar atau pertalite. Harga naik, maka akan membebani HPP," kata dia.
Ia menjelaskan pengurangan jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah jadi hanya dua jenis, yakni Urea dan NPK, akan membuat petani harus membeli pupuk komersil untuk memenuhi kebutuhan input pertanian. Dengan meningkatnya harga pupuk saat ini dinilai akan meningkatkan HPP pertanian.
Ia berpendapat, petani layak mendapatkan apresiasi dengan kebijakan khusus lantaran dinilai berjasa dalam memenuhi kebutuhan pangan secara nasional maupun untuk pasar global.
Pasalnya, petani masih mau berproduksi meskipun terjadi fluktuasi harga pangan yang tak menentu di pasar akibat krisis pangan global.
"Kita harus berterima kasih pada petani, bahwa mereka petani ini masih mau berproduksi meskipun di tengah harga yang fluktuatif dan keberpihakan pemerintah memang tidak seperti dulu. Tapi kita mesti berterima kasih pada petani, karena mereka masih mau memenuhi berproduksi untuk kebutuhan pangan masyarakat Indonesia," kata dia.
Dia menilai keberpihakan pemerintah dengan memberikan kebijakan khusus pada petani bertujuan untuk menjaga produksi pangan nasional agar tetap positif dan bahkan bisa meningkat.
Baca Juga: Terimbas Kenaikan Harga BBM, Okupansi Hotel di DIY Merosot
"Jangan sampai yang kemarin kita sudah dapat penghargaan dari IRRI karena mampu swasembada beras, jadi tidak ada swasembada beras karena pencabutan subsidi ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Menolak Harga BBM Naik, PKS Palembang Aksi Damai di Monpera
-
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Parpol dan Presiden Tak Tahu Harga BBM Disubsidi
-
Ketum PBNU Maklumi Kenaikan Harga BBM; Kami Harus Bantu Ringankan Beban Pemerintah
-
Imbas Lonjakan Harga BBM Bersubsidi, Tarif Jasa Ekspedisi di Makassar Naik 15 Sampai 20 Persen
-
Terimbas Kenaikan Harga BBM, Okupansi Hotel di DIY Merosot
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
IHSG Gagal Tembus Level 9.000, Investor Panik Langsung Buru-buru Lego Saham
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Aturan Purbaya soal Kripto Dinilai Bikin Industri Makin Transparan
-
Rupiah Makin Ambruk Hingga ke Level Rp 16.855
-
8 Ide Usaha Menjanjikan di Desa dengan Modal Kecil yang Menguntungkan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
Harga Beras SPHP Akan Dipatok Sama Rp 12.500/Liter di Seluruh Wilayah RI
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
DJP Kemenkeu Berhentikan Sementara Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK
-
Pegawai Pajak Kena OTT KPK, Purbaya: Kami Bantu Dari Sisi Hukum, Tak Akan Ditinggal