Suara.com - Pakar dari IPB, Prima Gandhi meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus guna mendukung produktivitas petani dalam negeri di tengah ancaman krisis pangan global dan krisis energi yang menyebabkan kenaikan bahan bakar dan pupuk.
"Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan skema khusus bagi petani, terkait dengan policy khusus petani," kata Gandhi, Sabtu (10/9/2022).
Hal itu karena kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pencabutan subsidi pupuk yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak langsung pada harga pokok produksi (HPP) pertanian yang akan meningkat.
"Contohnya ketika petani harus mengolah lahan menggunakan traktor, atau misalkan petani yang tidak ada airnya harus menyewa jetpump. Ini harus menggunakan solar atau pertalite. Harga naik, maka akan membebani HPP," kata dia.
Ia menjelaskan pengurangan jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah jadi hanya dua jenis, yakni Urea dan NPK, akan membuat petani harus membeli pupuk komersil untuk memenuhi kebutuhan input pertanian. Dengan meningkatnya harga pupuk saat ini dinilai akan meningkatkan HPP pertanian.
Ia berpendapat, petani layak mendapatkan apresiasi dengan kebijakan khusus lantaran dinilai berjasa dalam memenuhi kebutuhan pangan secara nasional maupun untuk pasar global.
Pasalnya, petani masih mau berproduksi meskipun terjadi fluktuasi harga pangan yang tak menentu di pasar akibat krisis pangan global.
"Kita harus berterima kasih pada petani, bahwa mereka petani ini masih mau berproduksi meskipun di tengah harga yang fluktuatif dan keberpihakan pemerintah memang tidak seperti dulu. Tapi kita mesti berterima kasih pada petani, karena mereka masih mau memenuhi berproduksi untuk kebutuhan pangan masyarakat Indonesia," kata dia.
Dia menilai keberpihakan pemerintah dengan memberikan kebijakan khusus pada petani bertujuan untuk menjaga produksi pangan nasional agar tetap positif dan bahkan bisa meningkat.
Baca Juga: Terimbas Kenaikan Harga BBM, Okupansi Hotel di DIY Merosot
"Jangan sampai yang kemarin kita sudah dapat penghargaan dari IRRI karena mampu swasembada beras, jadi tidak ada swasembada beras karena pencabutan subsidi ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Menolak Harga BBM Naik, PKS Palembang Aksi Damai di Monpera
-
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Parpol dan Presiden Tak Tahu Harga BBM Disubsidi
-
Ketum PBNU Maklumi Kenaikan Harga BBM; Kami Harus Bantu Ringankan Beban Pemerintah
-
Imbas Lonjakan Harga BBM Bersubsidi, Tarif Jasa Ekspedisi di Makassar Naik 15 Sampai 20 Persen
-
Terimbas Kenaikan Harga BBM, Okupansi Hotel di DIY Merosot
Terpopuler
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 5 HP Realme RAM 12 GB dan Kamera Jernih Paling Murah Mulai Rp2 Jutaan
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
Pilihan
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
Terkini
-
Bank Investasi China Berikan Pinjaman Rp71,5 Triliun untuk Indonesia, Mau Buat Apa?
-
BUMN Dana Pensiun Perluas Bantuan Hunian ke Pensiunan
-
Pertamina Salurkan Lebih dari 4.400 Hewan Kurban untuk Masyarakat pada hari raya Iduladha 2026
-
Investor Asing Bawa Kabur Dana Rp 3,96 Triliun dalam Dua Hari, BBCA Jadi Bulan-bulanan
-
Rupiah Anjlok ke Rp17.870 Hari Ini, Cek Kurs Dolar AS di BCA, Mandiri, BRI, dan BNI
-
Cukai Tak Naik Jadi Angin Segar, Kinerja Industri Rokok Disebut Masih Tinggi
-
Iduladha 2026, Pertamina Trans Kontinental Jaga Operasional & Berbagi Berkah Kurban pada Masyarakat
-
Harga Minyak Dunia Naik Turun, Berikut Daftar Harga BBM di Pertamina dan SPBU Swasta!
-
Menkeu Purbaya Tegaskan Kurban Pakai Uang Pribadi Bukan APBN
-
BSDE Didepak dari MSCI, Bagaimana Prospek Sahamnya?