- S&P Global Ratings mengkhawatirkan peningkatan biaya utang berpotensi menekan profil kredit sovereign Indonesia ke arah negatif.
- Pembayaran bunga utang diprediksi melampaui ambang batas 15 persen pendapatan negara pada tahun 2025 mendatang.
- Peringatan ini merupakan yang ketiga dari lembaga internasional bagi pemerintah terkait disiplin fiskal negara.
Suara.com - S&P Global Ratings mewanti-wanti meningkatnya tekanan fiskal, terutama biaya pembayaran utang yang lebih tinggi, menambah risiko penurunan profil kredit sovereign Indonesia dan bahkan bisa berujung pada rating negatif.
Lembaga pemeringkat kredit internasional tersebut mengatakan pembayaran bunga utang pemerintah "berkemungkinan besar" melewati ambang batas 15 persen dari total pendapatan negara pada 2025 lalu. Dan jika rasio tersebut terus berlanjut, maka S&P tak sungkan memberikan pandangan lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia.
Adapun rasio bunga utang di bawah 15 persen selama bertahun-tahun dijaga pemerintah berada di bawah batas 15 persen. Tapi sejak krisis akibat Covid-19, bunga utang telah melonjak dan sampai saat ini belum mengalami penurunan berarti.
Saat ini S&P masih mempertahankan outlook stabil untuk peringkat Indonesia di level BBB. Tetapi peringatan ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah Presiden Prabowo.
Analis sovereign S&P Global, Rain Yin seperti dilansir dari Bloomberg, Kamis (26/2/2026) mengatakan ada dua hal yang dipantau pihaknya. Pertama adalah kerangka fiskal jangka menengah dan kedua adalah perkembangan penerimaan negara.
S&P menilai rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara adalah faktor kunci dari daya tahan fiskal. Jika penerimaan negara terus seret, beban bunga tetap tinggi dan berisiko mengikis bantalan fiskal yang menopang peringkat utang negara.
Defisit fiskal Indonesia tahun lalu mencapai 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dari ekspektasi akibat lemahnya penerimaan negara dan membuat banyak pihak khawatir dengan disiplin fiskal Indonesia, mengingat undang-undang mengatur defisit fiskal tidak boleh mencapai 3 persen.
Penilaian S&P Global Ratings ini adalah peringatan ketiga untuk pemerintah dalam sebulan terakhir. Sebelumnya di awal Februari, MSCI Inc membekukan indeks untuk sementara dan mengancam akan menurunkan status bursa Indonesia dari emerging ke frontier market. Akibatnya pasar saham Indonesia ambruk dan kini perlahan pulih.
Setelahnya Moody’s Ratings mengubah outlook Indonesia menjadi negatif dari stabil. Lembaga itu menyoroti melemahnya tata kelola dan meningkatnya risiko fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan program-program populisnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga: Rosan Roeslani Sambangi Petinggi Moody's Rating Kenalkan Danantara
Tag
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Tak Ingin Indonesia Khianati Disiplin Fiskal
-
Wamenkeu Juda Agung Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen di Kuartal I 2026
-
Wamenkeu Juda Agung: Batas Defisit APBN 3 Persen Harga Mati
-
Thomas Djiwandono: Agen Prabowo yang Bakal Robohkan 'Tembok Berlin' Fiskal-Moneter?
-
IHSG dan Rupiah Rontok Gara-gara Moody's, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Pemudik Naik Kendaraan Pribadi Berkurang, Kecelakaan Mudik 2026 Turun 6,3 Persen
-
Jumlah Investor Reksa Dana Tembus 19,8 Juta di Awal 2026
-
Aset Tembus Rp2.992 Triliun, OJK Perkuat Tata Kelola Dana Pensiun
-
Riset Danareksa: Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Kuartal I, Ditopang Konsumsi Rumah Tangga
-
Telkom dan PGN Perkuat Ekosistem Green Digital Infrastructure Terintegrasi Bersama Mitra Global
-
ADB Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2026
-
Penerimaan Pajak dari MBG Cuma 3-5 Persen, Setara Rp 10,05 T hingga Rp 16,75 T
-
Toko Online Dibanjiri Produk China, Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce Pertengahan 2026
-
Negosiasi Buntu, Iran ke AS: Rasakan Harga Bensin Kalian!
-
Komitmen Nyata BRI Group, Sinergi Holding UMi Perkuat Fondasi Ekonomi Masyarakat