Suara.com - Saat sejumlah bank sentral di berbagai belahan dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga sebagai respon terhadap inflasi yang memanas, dunia mungkin bergerak menuju resesi global pada 2023.
Bank Dunia mengatakan, kenaikan suku bunga yang dilakukan tahun ini menandai tingkat sinkronisitas yang belum terlihat selama lima dekade terakhir - sebuah tren yang kemungkinan akan berlanjut hingga tahun depan
"Namun lintasan kenaikan suku bunga yang diperkirakan saat ini dan tindakan kebijakan lainnya mungkin tidak cukup untuk membawa inflasi global kembali ke tingkat yang terlihat sebelum pandemi," tulis riset yang dilakukan Bank Dunia, dikutip pada Jumat (16/9/2022).
Investor memperkirakan bank-bank sentral akan menaikkan suku bunga kebijakan moneter global hingga hampir 4,0 persen hingga 2023 - peningkatan lebih dari 2 poin persentase dari rata-rata 2021 mereka, menurut penelitian tersebut.
"Jika ini disertai dengan tekanan pasar keuangan, pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) global akan melambat menjadi 0,5 persen pada 2023 - kontraksi 0,4 persen dalam hal per kapita yang akan memenuhi definisi teknis dari resesi global," sambung penelitian terkait.
Wakil presiden Bank Dunia untuk Pertumbuhan, Keuangan, dan Institusi yang Berkeadilan, Ayhan Kose mengatakan, lantaran suku bunga sangat sinkron di seluruh negara, mereka bisa "saling memperparah" dalam memperketat kondisi keuangan dan mempertajam perlambatan pertumbuhan global.
"Para pembuat kebijakan di negara-negara emerging markets dan berkembang harus siap untuk mengelola potensi dampak dari pengetatan kebijakan yang sinkron secara global," kata Kose.
Serangkaian krisis keuangan di negara-negara emerging markets dan berkembang akan merugikan mereka, menurut penelitian tersebut.
"Kekhawatiran mendalam saya adalah bahwa tren ini akan bertahan, dengan konsekuensi jangka panjang yang menghancurkan orang-orang di negara-negara emerging markets dan berkembang," kata Presiden Bank Dunia David Malpass.
"Untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah, stabilitas mata uang, dan pertumbuhan yang lebih cepat, pembuat kebijakan dapat mengalihkan fokus mereka dari mengurangi konsumsi ke meningkatkan produksi," kata Malpass.
"Kebijakan harus berusaha untuk menghasilkan investasi tambahan dan meningkatkan produktivitas dan alokasi modal, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan," sambung dia.
Berita Terkait
-
Wall Street Anjlok Usai The Fed Naikkan Suku Bunga Efek 'Buruknya' Laporan Keuangan AS
-
Rangking 3 Terendah Se-Indonesia, Inflasi di Jateng Dipastikan Bisa Terkendali
-
Peneliti: Inflasi Bikin Harga Rumah Jadi Mahal
-
Termasuk untuk Tekan Harga Telur Ayam dan Cabai, Pemkab Bekasi Siapkan Rp 17 Miliar untuk Cegah Inflasi
-
BBM Naik, Sutarmidji Minta Perusahaan di Kalbar Gunakan CSR untuk Bantu Masyarakat Guna Mencegah Inflasi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif
-
Defisit APBN 2025 Hampir 3 Persen, Purbaya Singgung Danantara hingga Penurunan Pajak
-
Target IHSG Tembus 10.000, OJK: Bukan Tak Mungkin untuk Dicapai
-
Krisis Air Bersih Jadi Rem Pemulihan Ekonomi Pascabanjir Sumatera
-
Purbaya: Tahun Ini IHSG 10.000 Enggak Susah-susah Amat
-
Krakatau Steel Jaminkan Aset Senilai Rp 13,94 Triliun ke Danantara
-
Bahlil: Kewajiban E10 Paling Lambat Berlaku pada 2028