Suara.com - Proyek Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditargetkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dapat selesai akhir 2024. Tahun itu sendiri merupakan tahun politik karena pemilu mulai dari Pilpres hingga Pilkada dilaksanakan pada tahun itu.
Dikatakan oleh SVP Corporate Secretary Waskita Novianto Ari Nugroho, proyek ini akan dibangun di atas tanah seluas 50,678 meter persegi dan luas bangunan 33,312 meter persegi yang terbagi menjadi 3 bangunan yaitu Sekretariat Presiden, Mess Paspampres, dan bangunan pendukung.
"Pembangunan ini membutuhkan waktu selama 720 hari kalender dengan target penyelesaian pekerjaan pada akhir 2024," ujar Novianto, pada Senin (7/11/2022).
Waskita kembali meraih kontrak proyek baru di IKN. Kali ini proyek yang akan dibangun adalah Gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung di Kawasan Istana Kepresidenan IKN dengan total nilai kontrak mencapai Rp1,35 triliun.
Ia menambahkan, Waskita bangga atas perolehan proyek pembangunan Gedung Sekretariat Presiden di IKN ini.
“Perseroan akan mengerahkan seluruh sumber daya terbaik yang dimiliki agar dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Dari pengalaman yang Perseroan miliki, kami yakin dapat mengerjakan proyek ini dengan tepat mutu dan tepat waktu sesuai yang tertuang dalam kontrak,” pungkasnya.
Sebelumnya Waskita juga telah memenangi dua tender proyek yaitu Proyek Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang senilai Rp990 miliar dan pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 senilai Rp182 miliar.
Dengan memenangi tender proyek Gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung di Kawasan Istana Kepresidenan ini, sampai saat ini Waskita telah memenangi tender proyek IKN dengan total nilai kontrak mencapai Rp2,55 triliun.
Dalam pelaksanaannya nanti, Waskita tidak hanya mengejar target pendapatan, tetapi juga tetap berkomitmen menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah dan para pengguna jasa dengan memperhatikan dan mengutamakan aspek keselamatan dan lingkungan.
Baca Juga: RANS Nusantara FC, Tidak Dukung Raffi Ahmad Jadi Ketum PSSI ?
Berita Terkait
-
RANS Nusantara FC Petik Pelajaran dari Persija, Rahmad Darmawan Minta Timnya Harus Berbenah Agar Lebih Bagus
-
Presiden RANS Nusantara FC soal Kesempatan Raffi Ahmad Jadi Pengurus PSSI: Kayaknya Itu Terlalu Jauh
-
Joko Kendil Usai Pemilu Akan Menikah, 21 Tahun Jalan Kaki Keliling Pulau Jawa
-
Otorita IKN Diminta Beri kompensasi Lahan Warga di Ibu Kota Baru: Biar TIdak Ricuh
-
RANS Nusantara FC, Tidak Dukung Raffi Ahmad Jadi Ketum PSSI ?
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM