Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin langsung upaya penurunan kemiskinan ekstrem. Di Grobogan, ia mengajak kepala desa untuk menerapkan strategi "micro targeting" dengan mendata secara langsung warga miskin kemudian diintervensi dengan program penurunan kemiskinan yang bersumber dari dana APBD, CSR serta filantropi.
Selain Bupati Grobogan Sri Sumarni dan kepala OPD serta para kepala desa, hadir pula Bupati Demak Eisti'anah dan jajarannya.
Ganjar memaparkan, upaya penurunan angka kemiskinan dilakukan secara serius dan menyasar beberapa daerah. Di antaranya Brebes, Pemalang, Grobogan, Demak dan Wonogiri.
Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 923 desa yang masuk dalam zona kemiskinan. Oleh karenanya, ia mengajak para kades memiliki pusat data warga yang benar-benar membutuhkan penanganan.
Ia memberikan waktu seminggu kepada para kades untuk mendata jumlah warga miskin ekstrem, hamil, hamil dengan risiko tinggi di wilayahnya masing-masing.
"Hari ini kami coba bereskan sampai level mikro yakni di desa. Maka kami minta Kades untuk mendata, camat supervisi dan akan dikompilasi di kabupaten," ujarnya.
Data yang terkumpul, akan menjadi dasar Pemprov Jateng dalam mengambil kebijakan dan melakukan intervensi. Selain program reguler seperti pembenahan rumah jadi layak huni, Ganjar juga mendorong perusahaan berperan menyerap tenaga dari warga golongan miskin.
Seperti dipaparkan Ganjar, beberapa perusahaan di sekitar Grobogan dan Demak membutuhkan ratusan pekerja. Di antara mereka bahkan ada yang membutuhkan pekerja tidak terampil.
"Kawan-kawan dari Disnaker dan Investasi kami minta cek ke perusahaan, di wilayah untuk menerima pekerja dari keluarga miskin. Kalau butuh pelatihan pemerintah siap fasilitasi. Tapi kalau butuh unskilled mau training sendiri pun akan lebih baik," paparnya.
Baca Juga: Perpanjangan Jabatan Kades Jadi Perdebatan, Pakar Hukum Ingatkan Potensi Terjadinya Korupsi
Bupati Grobogan Sri Sumarni mengamini pernyataan Ganjar. Menurutnya, pengentasan warga dari zona kemiskinan tak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah.
Ia mengungkapkan, 2,29 persen 31.740 orang pada 2022 tergolong warga dengan kemiskinan ekstrem di Grobogan. Untuk memupusnya Pemkab Grobogan meluncurkan program Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan (Gebertaskin).
Program Gebertaskin berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan UMKM miskin, perbaikan RTLH, penataan lingkungan permukiman kumuh, peningkatan akses sanitasi dan air bersih. Kemudian ada pula pemberian bantuan dan jaminan sosial, serta pemberian beasiswa bagi anak sekolah dari penduduk miskin.
"Ayo keroyok bareng-bareng, koordinasi dengan kades, camat apa yang dibutuhkan kemudian dikeroyok dengan dana dari provinsi, CSR dan Baznas. Kemarin (kemiskinan di Grobogan) agak naik 12 persen sekarang agak turun 11 persen," pungkas Sumarni.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok