Kepala Otorita IKN Digaji Rp172 Juta Perbulan, Bambang Susantono: No Comment

Suara.com - Bambang Susantono tidak berbicara banyak saat ditanya soal besaran gaji yang ia dapat sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang sebesar Rp172 juta perbulan.

"Saya no comment. Dari awal saya nggak nanya gaji saya berapa," kata Bambang kepada usai menghadiri acara Mandiri Investment Forum di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar membuat para pejabat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dimanjakan sejumlah fasilitas yang membuat banyak pihak tercengang.

Terbaru presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara.

Dalam beleid anyar tersebut yang dikutip Rabu (1/2/2023), Jokowi memberikan gaji hingga tunjangan kinerja yang bikin wow bagi Kepala Otoritas IKN dengan total Rp172,71 juta perbulan, sementara wakilnya mendapatkan Rp155,18 juta perbulan.

Total gaji tersebut berasal dari 5 komponen yang diberikan oleh pemerintah.

Untuk Jabatan Kepala Otorita IKN, akan mendapatkan;

1. Gaji pokok Rp5,04 juta
2. Tunjangan melekat (keluarga dan beras) Rp648.480 ribu
3. Tunjangan jabatan Rp13,60 juta
4. Tunjangan kinerja Rp153,4 juta

Sehingga total yang akan didaptkan Kepala otorita IKN sebesar Rp172,71 juta perbulan

Baca Juga: Menilik Betapa Fantastisnya Gaji dan Tunjangan Kepala Otorita IKN, Tiap Bulan Terima Rp172 Juta

Sementara itu untuk wakil kepala otoritas IKN, besaran penghasilan yang diberikan sebagai berikut;

1. Gaji pokok Rp4,89 juta
2. Tunjangan melekat (Keluarga dan beras) Rp634.770
3. Tunjangan jabatan Rp11,56 juta
4. Tunjangan kinerja Rp138,07 juta

Sehingga total Wakil Kepala Otoritas IKN akan mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar Rp155,18 juta perbulan.

Tak sampai disitu saja, Jokowi juga masih memberikan dana operasional yang cukup besar bagi baik kepala otoritas maupun wakilnya. Untuk kepala otoritas, besaran dana operasional yang diberikan mencapai Rp178 juta, sementara itu untuk wakil kepala otoritas sebesar Rp145 juta.

"Fasilitas lainnya bagi Kepala Otorita lbu Kota Nusantara diberikan setingkat menteri dan fasilitas lainnya bagi Wakil Kepala Otorita lbu Kota Nusantara diberikan setingkat wakil menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata aturan tersebut.