Suara.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja daerah (rakerda).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan kepala desa dari berbagai kabupaten di Kalsel, di antaranya Kabupaten Kota Bambu, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Laut, Barito Kuala, Tabalong, dan Hulu Sungai Utara.
Ketua DPD PAPDESI Kalsel, Mahluki menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dibahas dalam rakerda ini. Salah satunya adalah pengembangan potensi yang dimiliki desa di Kalsel.
"Kebetulan Kalimantan Selatan itu banyak daerah pertanian, nelayan, dan ada banyak sekali potensi yang perlu digali di situ," ujar Mahluki.
Dia mengatakan pengembangan potensi desa menjadi penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD tersebut berguna untuk membangun desa yang lebih sejahtera.
Selain itu, DPD PAPDESI Kalsel juga mendorong adanya optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memasarkan produk-produk hasil desa.
"Kami masih ketinggalan dengan kawan-kawan kita di Pulau Jawa. Melalui BUMDes pun ini masih belum bisa kita maksimalkan, bagaimana caranya BUMDes itu, produk-produk daerah itu akan dikembangkan menjadi pendapatan asli daerah," ungkapnya.
Lebih lanjut, Mahluki menuturkan bahwa momen rakerda ini juga bertujuan untuk merangkum aspirasi para kepala desa di Kalsel. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah perihal bantuan dari pemerintah provinsi untuk desa.
"Kami di Kalsel masih sangat tertinggal dengan kepala desa yang ada di pulau Jawa, terutama soal bantuan dari provinsi, pemprov. Kalau daerah Jawa itu rata-rata sudah dapat bantuan dari pemprov, kami masih belum," jelasnya.
Baca Juga: PMN Sulsel Dorong Peran Mahasiswa Makassar Memajukan Desa
Sebab itu, DPD PAPDESI Kalsel berharap akan adanya dukungan dari pemerintah provinsi dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang lebih sejahtera.
DPD PAPDESI Kalsel berharap lewat rakerda ini pihaknya bisa membangun tali silaturahmi antar kepala desa, termasuk melahirkan kerja sama dengan berbagai stakeholder guna mendukung misi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM, MiniesQ Sukses Tembus Pasar Ritel Modern
-
Lotte Chemical Indonesia Prioritaskan Pasokan Domestik di Tengah Krisis Rantai Pasok Global
-
Purbaya Klaim MBG Bantu Dorong Ekonomi RI 1 Persen karena Serap 1 Juta Tenaga Kerja
-
FTSE Pertahankan Status Indonesia, Reformasi Pasar Modal Diakui Dunia
-
Purbaya Siapkan Lowongan Kerja Bea Cukai untuk 300 Lulusan SMA, Diumumkan Mei 2026
-
Gelar 206 Proyek di Bali, Kementerian PU Kucurkan Rp1,2 Triliun pada 2026
-
Ketergantungan Impor LPG RI Makin Dalam, Tembus 83,97% di 2026
-
Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
-
OJK Yakin Pasar Modal RI Kembali Dibanjiri Investor Setelah Status FTSE
-
Kemendag Rilis 2 Aturan Baru, Perizinan Ekspor Kini Nggak Berbelit-belit