Suara.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja daerah (rakerda).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan kepala desa dari berbagai kabupaten di Kalsel, di antaranya Kabupaten Kota Bambu, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Laut, Barito Kuala, Tabalong, dan Hulu Sungai Utara.
Ketua DPD PAPDESI Kalsel, Mahluki menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dibahas dalam rakerda ini. Salah satunya adalah pengembangan potensi yang dimiliki desa di Kalsel.
"Kebetulan Kalimantan Selatan itu banyak daerah pertanian, nelayan, dan ada banyak sekali potensi yang perlu digali di situ," ujar Mahluki.
Dia mengatakan pengembangan potensi desa menjadi penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD tersebut berguna untuk membangun desa yang lebih sejahtera.
Selain itu, DPD PAPDESI Kalsel juga mendorong adanya optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memasarkan produk-produk hasil desa.
"Kami masih ketinggalan dengan kawan-kawan kita di Pulau Jawa. Melalui BUMDes pun ini masih belum bisa kita maksimalkan, bagaimana caranya BUMDes itu, produk-produk daerah itu akan dikembangkan menjadi pendapatan asli daerah," ungkapnya.
Lebih lanjut, Mahluki menuturkan bahwa momen rakerda ini juga bertujuan untuk merangkum aspirasi para kepala desa di Kalsel. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah perihal bantuan dari pemerintah provinsi untuk desa.
"Kami di Kalsel masih sangat tertinggal dengan kepala desa yang ada di pulau Jawa, terutama soal bantuan dari provinsi, pemprov. Kalau daerah Jawa itu rata-rata sudah dapat bantuan dari pemprov, kami masih belum," jelasnya.
Baca Juga: PMN Sulsel Dorong Peran Mahasiswa Makassar Memajukan Desa
Sebab itu, DPD PAPDESI Kalsel berharap akan adanya dukungan dari pemerintah provinsi dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang lebih sejahtera.
DPD PAPDESI Kalsel berharap lewat rakerda ini pihaknya bisa membangun tali silaturahmi antar kepala desa, termasuk melahirkan kerja sama dengan berbagai stakeholder guna mendukung misi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- Promo Superindo Terbaru, Minyak Goreng Cuma Rp20 Ribuan, Susu dan Kecap Diskon Besar
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Daftar Lokasi dan Jadwal Perbaikan Tol Jakarta - Tangerang Periode Mei 2026
-
5 Cara Amankan Cicilan KPR saat Suku Bunga Naik
-
Daftar Negara dengan Utang Paling Ekstrem, Indonesia Termasuk?
-
Awas Aksi Jual Asing! Saham Perbankan Jadi Sasaran Empuk Profit Taking
-
Ekonom Ramal Rupiah Susah Turun ke Level Rp 16.000/USD
-
Bos GoTo Lapor ke Seskab Teddy, Telah Turunkan Potongan Komisi Ojol 8%
-
Prabowo Diminta Evaluasi PLN Imbas Insiden Blackout Sumatra: Rakyat Rugi Besar!
-
Tekanan Ekonomi Bikin Investor RI Mulai Lirik Aset Kripto dan Emas Digital
-
Begini Kondisi Listrik di Sumatra, Masih Banyak yang Padam?
-
OJK Lihat Bisnis BPD Masih Baik-baik Saja