Suara.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja daerah (rakerda).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan kepala desa dari berbagai kabupaten di Kalsel, di antaranya Kabupaten Kota Bambu, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Laut, Barito Kuala, Tabalong, dan Hulu Sungai Utara.
Ketua DPD PAPDESI Kalsel, Mahluki menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dibahas dalam rakerda ini. Salah satunya adalah pengembangan potensi yang dimiliki desa di Kalsel.
"Kebetulan Kalimantan Selatan itu banyak daerah pertanian, nelayan, dan ada banyak sekali potensi yang perlu digali di situ," ujar Mahluki.
Dia mengatakan pengembangan potensi desa menjadi penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD tersebut berguna untuk membangun desa yang lebih sejahtera.
Selain itu, DPD PAPDESI Kalsel juga mendorong adanya optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memasarkan produk-produk hasil desa.
"Kami masih ketinggalan dengan kawan-kawan kita di Pulau Jawa. Melalui BUMDes pun ini masih belum bisa kita maksimalkan, bagaimana caranya BUMDes itu, produk-produk daerah itu akan dikembangkan menjadi pendapatan asli daerah," ungkapnya.
Lebih lanjut, Mahluki menuturkan bahwa momen rakerda ini juga bertujuan untuk merangkum aspirasi para kepala desa di Kalsel. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah perihal bantuan dari pemerintah provinsi untuk desa.
"Kami di Kalsel masih sangat tertinggal dengan kepala desa yang ada di pulau Jawa, terutama soal bantuan dari provinsi, pemprov. Kalau daerah Jawa itu rata-rata sudah dapat bantuan dari pemprov, kami masih belum," jelasnya.
Baca Juga: PMN Sulsel Dorong Peran Mahasiswa Makassar Memajukan Desa
Sebab itu, DPD PAPDESI Kalsel berharap akan adanya dukungan dari pemerintah provinsi dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang lebih sejahtera.
DPD PAPDESI Kalsel berharap lewat rakerda ini pihaknya bisa membangun tali silaturahmi antar kepala desa, termasuk melahirkan kerja sama dengan berbagai stakeholder guna mendukung misi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- 3 Sabun Muka Rekomendasi Dokter Estetika yang Ampuh Jaga Skin Barrier
Pilihan
-
Pertemuan di Rumah Presiden, Jampidsus Febrie Adriansyah Diminta Jentelmen Mundur
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
Terkini
-
Profil Sunaryanto, Direktur Utama Pertamina Hulu Migas yang Baru
-
8 Bank Resmi Merger, OJK Ungkap Alasannya
-
Ekonom Wanti-wanti Defisit APBN Bisa Lebihi 3% Jika Harga Minyak Dunia Tembus Segini
-
OKX Masuk Bisnis AI, Bidik Ekonomi Agen Otonom Bernilai Triliunan Dolar
-
70 Tahun Danamon, Perkuat Komitmen Tumbuh Bersama Nasabah di Setiap Langkah
-
Aset Properti Jampidsus Febrie Adriansyah Tersebar di Jabar, Didominasi Lokasi Elit
-
INDEF Ungkap Kelas Menengah RI Tertekan, 10 Juta Orang Turun Kelas dalam Waktu Sedekade
-
Saham-saham IPO Rontok ke Zona Merah, Emiten Punya Raffi Ahmad Apa Kabar?
-
IHSG Berbalik ke Zona Hijau: Ini Saham-saham Paling Banyak Dibeli Investor
-
Beda Jauh LHKPN Jampidsus Febrie Adriansyah dengan 'Harta' yang Ditemukan Polisi