Harta Kekayaan Bupati Pandeglang Irma Narulita Kalahkan Menkeu Sri Mulyani

Suara.com - Mengenai harta kekayaan pejabat, belakangan cukup banyak yang diungkap dan kemudian diaudit oleh lembaga terkait. Hal ini karena harta kekayaan yang terlalu besar dinilai mencurigakan dan tidak wajar. Terkini, harta kekayaan Bupati Pandeglang yang menjadi sorotan.

Netizen dan masyarakat ‘tertarik’ dengan harta kekayaan yang dimiliki Bupati Pandeglang saat ini, Irna Narulita, yang mencapai lebih dari 62 miliar rupiah. Sekilas pembahasannya bisa Anda temukan di bawah ini.

Harta Bupati Pandeglang

Pada Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang dilaporkan 8 Februari 2023 untuk periode 2022 lalu, tercatat harta yang dimilikinya adalah total lebih dari 62 miliar rupiah. Harta ini didominasi oleh aset tanah dan bangunan.

Jika ditotal, aset tanah dan bangunan yang dimiliki sang bupati adalah sebanyak 112 bidang dengan satu aset tanah disertai bangunan. Aset ini tersebar tidak hanya di wilayah Pandeglang, namun juga di Sleman, Jakarta Barat, dan juga Serang.

Dari total kekayaan yang dilaporkannya, nilai aset tanah dan bangunan yang dimiliki mencapai Rp60.600.521.970. Sisa dari aset tersebut antara lain adalah kendaraan berupa motor Honda tahun 2008 dengan nilai Rp2.700.000, kemudian kas dan setara kas senilai Rp1.397.052.855.

Total harta kekayaan yang dilaporkan dalam berkas tersebut adalah Rp62.562.624.825. Kekayaan Irma NArulita tersebut kalahkan jumlah harta Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berada di angka Rp58 miliar berdasarkan data LHKPN hingga Maret 2022.

Angka ini, jika dilihat dari tahun 2010 lalu, meningkat sebanyak hampir 40 miliar rupiah.

Bukan Nama  Baru di Dunia Pemerintahan

Baca Juga: Jejak Dinasti Politik Keluarga Bupati Pandeglang, Next Anak Maju Pilkada?

Nama Irna  Narulita sendiri bukan nama baru di dunia pemerintahan Indonesia. Namanya sudah muncul sejak cukup lama, sebab pernah menjadi Anggota DPR RI periode 2015 hingga 2016 lalu. Irna juga merupakan istri dari mantan Bupati Pandeglang, serta mantan Wakil Ketua MPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah.

Pada beberapa berkas yang ada di LHKPN tersebut, publik menilai adanya ketidakwajaran pada peningkatan nilai kekayaan yang dimilikinya. Dalam waktu kurang lebih dua tahun saja, harta yang dilaporkan meningkat hampir 15 miliar.

KPK, sebagai lembaga yang turut berwenang menyelidiki adanya indikasi korupsi, kemudian menyatakan bahwa akan diadakan pendalaman terkait data-data yang telah ada. KPK memastikan akan dilakukan penyelidikan, dan memeriksa semua data terkait untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam penyelenggaraan negara dan jabatannya.

Kontributor : I Made Rendika Ardian