Kembangkan Program Keramba Jaring Apung, Badak LNG Belajar ke Pupuk Kaltim

Suara.com - Keberhasilan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) dalam pengembangan program Creating Shared Value (CSV) Keramba Jaring Apung (KJA) bagi nelayan Bontang, menarik perhatian sejumlah pihak untuk diadopsi sesuai tata kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Salah satunya PT Badak LNG yang berencana akan mengembangkan program serupa, diawali benchmark tim CSR Badak LNG ke KJA Pupuk Kaltim.

Spv Housing sekaligus PIC Kehati Badak LNG Reta Yudistiana, mengungkapkan pihaknya ingin belajar lebih dalam terkait tata kelola KJA yang selama ini dilaksanakan Pupuk Kaltim bagi nelayan Bontang, agar bisa turut diterapkan untuk optimalisasi sasaran CSR perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan.

Hal ini melihat pengembangan program KJA yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas hingga perekonomian nelayan di Kota Bontang, sehingga mampu menciptakan masyarakat mandiri melalui kesinambungan upaya yang dilaksanakan.

"Melalui benchmark ini, kami ingin belajar banyak pengembangan program KJA Pupuk Kaltim dari berbagai aspek. Mulai dari infrastruktur, pengelolaan kelompok, pembibitan dan lainnya. Sehingga kedepan bisa turut diadopsi oleh Badak LNG," tutur Reta ditulis Senin (8/5/2023).

VP TJSL Pupuk Kaltim Sugeng Suedi, menyambut positif langkah PT Badak LNG untuk mengadopsi program KJA agar bisa diterapkan, untuk memberi manfaat yang lebih luas di masyarakat.

Dijelaskannya, program ini awalnya digagas sebagai bio indikator melalui sejumlah keramba untuk mengecek kualitas air laut sekitar kawasan Pupuk Kaltim, guna mengantisipasi dampak dari aktivitas produksi Perusahaan terhadap kondisi perairan.

Dalam perjalanannya, bibit kerapu dan lobster yang budidaya ternyata tumbuh baik serta berpotensi untuk dikembangkan, sehingga Pupuk Kaltim menggandeng nelayan sekitar untuk pengelolaan program.

"Hal ini awalnya untuk memberi nilai tambah bagi nelayan, melalui budidaya perikanan laut menggunakan keramba jaring apung. Dan dengan kesinambungan pembinaan, program KJA terus berkembang hingga mampu dikelola mandiri oleh nelayan binaan," papar Sugeng.

Selain menyiapkan infrastuktur, arah pembinaan Pupuk Kaltim juga menyasar peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai pelatihan bagi nelayan binaan, hingga pembentukan koperasi nelayan Bontang Ekonomi Pariwisata dan Maritim (Kopnel BEM) sebagai wadah usaha sekaligus memfasilitasi lebih banyak keanggotaan.

Baca Juga: Berkaca dari Freeport dan Blok Mahakam, Jokowi Diminta Segera Nasionalisasi LNG Tangguh

Pembinaan tak hanya berupa pendampingan budidaya perikanan, tapi juga penguatan kelembagaan dan kapasitas kelompok, sertifikasi nelayan hingga manajemen pemasaran yang sebelumnya menjadi kendala utama sektor budidaya di Kota Bontang.

Seiring waktu, program CSV KJA terus berkembang hingga direplikasi ke sejumlah kawasan perairan lainnya di Kota Bontang. Begitu pula dengan jumlah anggota Kopnel BEM, dari awalnya hanya mengakomodasi nelayan di sekitar Tanjung Limau, terus tumbuh dengan puluhan anggota dari kawasan lain seperti Bontang Kuala dan Pulau Gusung.

"Sementara dari sisi produktivitas, selain mendirikan usaha rumah makan, Kopnel BEM juga memenuhi permintaan konsumen untuk kebutuhan ekspor berbagai jenis kerapu dan lobster. Penjualan berskala besar dengan total 1-2 ton tiap kali panen mampu dipenuhi sesuai permintaan konsumen," tambah Sugeng.

Mengingat perannya sebagai bio indikator, keberadaan KJA terus menjadi perhatian Pupuk Kaltim dengan berbagai pengembangan setiap tahun. Peningkatan sarana prasarana juga dilakukan secara bertahap, guna mendorong optimalisasi usaha budidaya dan pemberdayaan nelayan.

Hal ini pun wujud implementasi prinsip Environment, Social dan Governance (ESG) Pupuk Kaltim, melalui pengelolaan aspek lingkungan dan kawasan pesisir sebagai salah satu sasaran TJSL perusahaan dalam mendorong kemandirian masyarakat.

"Realisasi program dilaksanakan secara terukur, sehingga mampu mencapai goals yang jelas dalam pengelolaan lingkungan dan kawasan tanpa meninggalkan aspek pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat," lanjut Sugeng.