Saat ini, data petani penerima pupuk bersubsidi pada sistem e-Alokasi terintegrasi dengan data stok pupuk bersubsidi pada aplikasi Rekan milik PT Pupuk Indonesia (Persero). Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi proyek percontohan (pilot project) aplikasi I-Pubers.
Aplikasi ini sudah berjalan sejak akhir Juni 2023. Adapun provinsi lain yang menjadi lokasi uji coba I-Pubers adalah Provinsi Riau dan Bangka Belitung.
Melalui aplikasi I-Pubers, petani tidak perlu lagi mengisi nota penebusan dan menandatanganinya secara manual. Petani hanya perlu membawa KTP untuk dipindai NIK-nya untuk mengakses data e-Alokasi dan menandatangani bukti transaksi secara digital yang dapat dicetak sewaktu-waktu oleh kios.
Sementara itu, kios hanya perlu menginput volume transaksi pembelian pupuk petani serta memfoto petani dan pupuk yang telah ditebus.
“Aplikasi I-Pubers bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparasi dalam proses penyaluran dan pelaporan pupuk bersubsidi. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan petani dalam melakukan pembelian pupuk serta memudahkan kios dalam pelaporan dan pemantauan stok pupuk di gudang kios,” jelasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Kota Banjarbaru, Windi Novianto mengungkapkan, karena kurangnya jatah pupuk bersubsidi para petani di Banjarbaru terpaksa menggunakan pupuk kandang sebagai pengganti.
“Mereka terpaksa membeli pupuk kandang ke daerah Tanah Laut, dan harganya pun juga cukup jadi beban, sekitar Rp100 ribu sampai Rp160 ribu per karungnya,” bebernya.
Windi berharap, agar persoalan kelangkaan pupuk subsidi ini bisa mendapat atensi secara serius dari Pemko Banjarbaru.
“Pemko bisa berkoordinasi dengan Pemprov, agar bisa mendapat tambahan pupuk subsidi,” harapnya.
Baca Juga: Antisipasi Dampak Musim Kemarau, Petani Diminta Fokus Pemenuhan Pangan Dalam Negeri
Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menegaskan, pihaknya takkan berdiam diri akan persoalan kelangkaan pupuk.
“Insya Allah kita cari jalan keluarnya dengan Perda Ketahanan Pangan yang baru saja disahkan,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Puncak Perayaan Kemerdekaan, Mentan SYL Ajak Pegawai Kementan Jaga Kebugaran dan Konsumsi Makanan Sehat
-
Mampu Penuhi Komoditas dalam Negeri, Wapres Beri Penghargaan Mentan SYL
-
Dalam Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian 2023, Wapres: Pertanian Tumbuh Positif
-
Tindaklanjuti Arahan Presiden, Mentan SYL Tinjau DAS Citarum untuk Pastikan Sektor Pertanian Terus Berproduksi
-
Gerak Cepat, Kementan Optimalisasi Pasokan Air untuk Bantu Kekeringan di Indramayu
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM