Intip Visi-Misi Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud di Sektor Ekonomi

1.10. Infrastruktur dan Simpul Konektivitas Indonesia
Melanjutkan pemerataan dan meningkatkan nilai tambah dari infrastruktur yang telah terbangun dengan menggerakkan ekonomi rakyat di seluruh simpul konektivitas di Indonesia yang sudah terhubung satu sama lain.

1.11. Logistik Murah
Mengintegrasikan peta jalan industri dan logistik, mengharmonisasikan pelaksanaan sistem logistik nasional hingga ke tingkat desa, serta optimalisasi Sea Lines of Communication (SLOC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai jalur perdagangan internasional.

1.12. BUMN Unggul
Mendorong lebih banyak BUMN unggulan untuk bersaing di pasar global dan regional.

2. Kedaulatan Pangan

2.1. Pangan Terjamin, Terjaga, Terjangkau, dan Terdiversifikasi
Menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, berkualitas, murah, dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal serta mendukung Desa Mandiri Pangan. Memastikan pangan murah melalui stabilisasi harga pangan.

2.2. Alsintan Modern dan Dukungan Sarana Prasarana
Mendukung petani, peternak, dan nelayan dengan alat modern, benih unggul, pupuk berkualitas, murah, dan tepat waktu. Memperbanyak sistem pengairan (waduk, bendungan, embung dan irigasi), jalan usaha tani yang memadai, fasilitas cold storage, serta pengolahan dan pemasaran hasil tani, ikan, maupun ternak terintegrasi.

2.3. Industri Pangan Berkelanjutan
Membangun industri pangan berdaya saing dengan mengutamakan sumber pangan lokal untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah melalui fasilitasi penelitian dan teknologi pangan ramah lingkungan.

2.4. Lahan Subur untuk Petani
Menghentikan alih guna lahan untuk memastikan lahan subur dan lahan produktif diberikan kepada petani kecil dan buruh tani, serta diperkuat dengan pengelolaan tata ruang yang adil dan berkelanjutan.

2.5. Petani, Peternak, dan Nelayan Sejahtera
Meningkatkan nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan kesejahteraan peternak, disertai dengan kebijakan perdagangan yang pro produksi dalam negeri.

Baca Juga: Jadi Cawapres Ganjar, Mahfud Md Sosok yang Minta Hotel Sultan Dikosongkan

3. Indonesia Pusat Ekonomi Syariah dan Industri Halal

3.1. Pusat Industri Keuangan Syariah
Mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah serta penguatan sistem pelayanan jasa keuangan syariah termasuk digitalisasi maupun dukungan untuk ekspansi dan keamanan industri keuangan syariah.

3.2. Pusat Industri Halal Global
Optimalisasi pasar halal nasional yang terintegrasi dan berstandar internasional sekaligus mendorong ekspor produk halal dengan melibatkan UMKM dalam rantai pasok industri halal.

Misi Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi

1. Pembangunan Adil dan Merata

1.1. Desa Naik Kelas
Melipatgandakan dana desa berkualitas untuk memastikan 50% dari total jumlah desa menjadi desa mandiri yang sejahtera dan unggul.

1.2. Koperasi (Kemitraan) Sebagai Corak Perekonomian Nasional
Menyediakan 40% tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur publik. Mengalokasikan 50% anggaran belanja barang/jasa pemerintah dan BUMN/D untuk koperasi dan UMKM. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM serta kapasitas UMKM melalui digitalisasi, termasuk akses pembiayaan dan pemasaran.

1.3. Gandakan dan Garap Pasar Bersih
Memperbanyak pasar baru dan merevitalisasi pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat yang bersih dan nyaman.

1.4. 4T Terintegrasi (Tempat tinggal – Tempat kerja – Trotoar – Transportasi publik)
Menghubungkan tempat tinggal dan tempat kerja dengan sarana transportasi yang masif, nyaman, murah, dan tepat waktu disertai penyediaan trotoar yang ramah pejalan kaki.

1.5. Desa – Kota Tumbuh Bersama
Menjadikan kota sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang dapat menarik dan mendorong desa untuk tumbuh bersama. Desa menjadi penyedia sumber daya yang dibutuhkan serta penopang kebutuhan perkotaan yang dapat diandalkan dan berkesinambungan.

1.6. Reforma Agraria Tuntas
Penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah.

1.7. Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Asimetris untuk Papua
Mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial karena perbedaan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan akses terhadap sumber daya antar daerah melalui redistribusi sumber daya, investasi infrastruktur, insentif pajak, atau dukungan keuangan khusus untuk Papua dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki taraf hidup warga hingga yang paling membutuhkan.

2. Bahagia dan Sejahtera

2.1. Rumah Kita – 10 Juta Hunian
Pembangunan hunian baru atau renovasi seperti rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh, dan anak muda dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah.

2.2. Buruh Sejahtera
Meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja melalui kesempatan kerja yang produktif, pekerjaan yang layak, serta perlindungan ketenagakerjaan.

2.3. Lansia Bahagia
Membentuk program kesejahteraan (workfare) opsional berupa pekerjaan ringan dan sederhana bagi lansia yang masih ingin bekerja dan program tunjangan yang memadai bagi terjaminnya kehidupan lansia.

2.4. Disabilitas Maju dan Produktif
Kesetaraan akses pekerjaan dan upah, pendidikan, pelayanan publik, serta memastikan seluruh infrastruktur publik ramah penyandang disabilitas.

2.5. Kampung Sehat
Memperbaiki kampung kumuh di desa dan kota, dengan hunian layak, sanitasi sehat, air minum dan air bersih, fasilitas umum dan sosial memadai, dan ruang terbuka hijau yang mencukupi.

Misi Mempercepat Perwujudan Lingkungan Hhidup yang Berkelanjutan Melalui Ekonomi Hijau dan Biru

1. Lingkungan Hidup Berkelanjutan

1.1. Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca
Pemeliharaan hutan, pemangkasan polusi udara dari emisi kendaraan dan industri, pembatasan penggunaan plastik, serta transisi energi menuju net zero emission.

1.2. Harmoni Hutan untuk Keseimbangan
Moratorium deforestasi dan mempercepat reforestasi, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi. Meningkatkan konservasi kawasan hutan sebagai sumber pangan lokal, obat-obatan herbal, air, oksigen, fungsi klimatologis, dan layanan alam bagi kehidupan masyarakat di sekitar hutan.

1.3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), danau, pengembangan kota hijau, industri hijau, dan gerakan kesadaran gaya hidup bebas sampah, serta penerapan regulasi ketat terhadap perusakan lingkungan.

1.4. Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim
Penghijauan wilayah pesisir, ruang terbuka hijau memadai, mitigasi bencana, serta transportasi umum yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan diikuti penerapan teknologi digital bagi petani dan nelayan.

1.5. Penerapan ESG
Pengintegrasian penilaian risiko lingkungan, sosial dan tatakelola (Environmental, Social, Governance/ESG) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi dan sistem keuangan.

1.6. KadarKlim – Kampung Sadar Iklim
Program promotif di tingkat kampung untuk menahan laju perubahan iklim, dengan fasilitas sanitasi dan drainase yang baik, ruang terbuka hijau, kawasan pejalan kaki, fasilitas publik, dan pengelolaan sampah yang terintegrasi.

2. Ekonomi Hijau

2.1. Transisi Energi
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai generator pembaharuan yang potensinya sekitar 3.700 GW secara bertahap untuk kebutuhan energi dalam negeri, sehingga porsi EBT di dalam bauran energi menjadi 25-30% hingga tahun 2029.

2.2. Desa Mandiri Energi
Desa mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis energi baru terbarukan untuk memasok kebutuhan energinya, sehingga menjadi bagian dari gugus penghijauan ekonomi Indonesia.

2.3. Limbah Jadi Berkah
Pengelolaan sampah dan limbah yang terintegrasi dan ramah lingkungan agar berkah ekologi dapat terwujud. Mengubah sampah menjadi peluang tambahan penghasilan alternatif bagi rakyat alias berkah ekonomi (waste to cash).

2.4. Ekonomi Sirkuler
Meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan dengan ganyang plastik dan gebrak polusi melalui pendekatan reduce, reuse, recycle, repair and refabricate (5Rs).

3. Ekonomi Biru

3.1. Tata Kelola Laut yang Inklusif dan Berkelanjutan
Mengoptimalkan pemanfaatan sektor kelautan dengan potensi US$1,4 triliun per tahun secara inklusif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan laut. Dilakukan demi menjaga gelombang potensi ekonomi biru Indonesia.

3.2. Akselerasi 11 Potensi Maritim
(1) Perikanan Tangkap, (2) Perikanan Budidaya, (3) Industri Pengolahan Hasil Perikanan, (4) Industri Bioteknologi Kelautan, (5) Pertambangan dan Energi (ESDM), (6) Pariwisata Bahari, (7) Hutan Bakau, (8) Perhubungan Laut, (9) Sumber Daya Wilayah Pulau-pulau Kecil, (10) Industri dan Jasa Maritim, dan (11) SDA Nonkonvensional.

3.3. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zonasi
Penangkapan ikan terkendali untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meratakan distribusi pertumbuhan ekonomi nasional. Penangkapan ikan terukur dibagi dalam beberapa zonasi di mana seluruh kegiatan penangkapan ikan di laut melalui satelit didukung penggunaan aplikasi digital.

3.4. Perikanan Budidaya Berkelanjutan
Meningkatkan produktivitas budi daya melalui penetapan dan penataan kawasan budidaya, bahan pakan lokal berkualitas dan peningkatan nilai tambah produk dan pasar dengan berfokus pada 5 produk budidaya unggulan yaitu: udang, kepiting, lobster, tilapia, dan rumput laut.

3.5. Maritim Unggul (MU)
Penguatan kapasitas konektivitas maritim melalui peningkatan kualitas SDM maritim, sarana dan prasarana transportasi laut, pengoptimalan pemanfaatan alur laut dan titik sempit (choke points), dengan didukung oleh sistem manajemen transportasi laut yang terintegrasi dengan jalur perdagangan regional dan internasional.

3.6. Industri Maritim Jaya
Penguatan industri galangan, industri perikanan dan hasil laut, pengelolaan kampung pesisir, konservasi laut dan terumbu karang, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan sumbangan ekonomi maritim terhadap PDB. Industrialisasi kelautan dilakukan demi gemilangkan pesisir yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

3.7. Wisata Maritim Mendunia
Pengembangan kawasan wisata bahari, Kawasan Ekonomi Khusus wisata bahari, serta meningkatkan daya tarik investasi wisata maritim.

3.8. Mengatasi Pencemaran Laut
Menerapkan regulasi yang ketat untuk mengatasi pencemaran laut termasuk pencemaran yang bersifat lintas batas negara.