Suara.com - Pemerintah harus memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 harus adil, transparan, akuntable dan bebas dari intervensi yang merugikan demokrasi.
Kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan rakyat Indonesia ini sangat menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia kedepan sekaligus menopang kebangkitan sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kini mati suri.
Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Syariah Hardjuno Wiwoho (SHW) Center Hardjuno Wiwoho mengatakan, pemilu memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memilih calon pemimpin yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap kepentingan sektor UMKM.
“Karena itu, sebagai pelaku usaha kecil, kami berharap pemimpin nasional kedepan harus punya keberpihakan kepada sector UMKM. Karena itu, tinjau rekam jejak calon pemimpin, termasuk tindakan dan kebijakan yang mereka usulkan, apakah mendukung sector UMKM. Kalau tidak mendukung UMKM ya, jangan didukung,” ujar Hardjuno Wiwoho ditulis Kamis (19/10/2023).
Di Indonesia tegas Hardjuno, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Kontribusinya sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Dia menambahkan, UMKM memiliki stakeholder yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi. Salah satu cara paling efektif untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung UMKM adalah dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan UMKM di tingkat nasional.
Hardjuno menegaskan, pemilu adalah momen penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memilih para pemimpin mereka.
“Bagi kami pemilik bisnis UMKM, pemilihan calon pemimpin yang tepat adalah suatu keharusan, karena pemimpin yang terpilih nantinya tentu akan menentukan arah kebijakannya yang akan berdampak terhadap kelanjutan usaha pemilik bisnis UMKM,” terangnya.
Baca Juga: Ada Pendaftaran Capres-Cawapres Hari Ini, Berikut Rute Pengalihan Arus Lalin Di Sekitar Gedung KPU
Dia memastikan, calon pemimpin yang kompeten dan pro-UMKM akan lebih cenderung mengambil langkah-langkah kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM. Ini termasuk perbaikan dalam akses ke modal usaha, pelatihan, dan dukungan teknis.
“Salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah akses terhadap pembiayaan. Pemimpin yang berkomitmen akan berusaha untuk memfasilitasi akses UMKM ke sumber-sumber pembiayaan yang terjangkau,” imbuhnya.
Hardjuno mengaku, UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian.
Sektor usaha rakyat ini berkontribusi signifikan terhadap pembentukan PDB, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Data menyebutkan, UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di banyak negara.
“Sektor ini memberikan peluang kerja bagi beragam lapisan masyarakat, termasuk para pekerja berpendidikan rendah yang mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor formal,” ujarnya.
Selain itu, UMKM berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan memberikan peluang kepada wirausaha lokal untuk mengembangkan usaha mereka.
“Ini meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok