Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menempatkan salah satu anggotanya berkantor di Kementan. Dengan adanya pengawasan langsung dari KPK, Mentan Amran berharap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Kementan dan dapat mengakselerasi peningkatan produksi untuk mengembalikan swasembada pangan dan kesejahteraan petani serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Insyaalah, kami datang untuk memperbaiki citranya Kementan. Tidak boleh ada main-main. Saya mengikuti sumpah saya kepada Presiden saat pelantikan. Dalam menjalankan tugas dan jabatan, harus menjunjung tinggi etika jabatan dan menjalankan undang-undang selurus-lurusnya demi nama baik nusa dan bangsa,” kata Mentan Amran, di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Ia yakin, dengan masuknya KPK ke dalam kantor Kementan, penguatan integritas dan pencegahan KKN dapat terlaksana dengan lebih efektif. Amran juga berharap, KPK dapat segera mengabulkan permintaannya kepada KPK untuk mengutus anggotanya ke Kementan.
“Lebih cepat, lebih baik, dan lebih bagus. Saya sudah minta proses suratnya. Tujuan kita (Kementan dan KPK) itu sama, ingin kita menjalankan undang-undang selurus-lurusnya. Apalagi ini negara milik kita bersama," tegasnya.
Saat pelantikannya pada 25 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo memberikan arahan khusus kepada Mentan Amran untuk segera memimpin Kementan untuk mencapai swasembada pangan. Dalam rapat pimpinan Kementan, Mentan Amran fokus untuk memanfaatkan 2 bulan terakhir dalam 2023.
“Kami tadi rapim (rapat pimpinan) untuk membuat rencana 2 bulan masa tanam Oktober-Maret di musim hujan di tengah El Nino, terutama di dua komoditas strategis, yaitu padi dan Jagung. Ini tidak boleh meleset. Alhamdulilah, Indonesia saat ini stoknya masih ada, tapi kita harus tetap menjaga produksi semaksimal mungkin. Ini perintah langsung dari Pak Presiden,” tuturnya.
"Kita sudah letakkan fondasi pembangunan pertanian yang modern. Di tahun 2017 kita sudah mulai swasembada beras hingga beberapa tahun terakhir. Empat tahun kita swasembada beras. Sekarang kita mulai balikan lagi," sambung Amran.
Berita Terkait
-
Pastikan Koordinasi dengan KPK Baik, Mentan Amran: Saya Ingin Pembangunan Pertanian Bisa Lebih Cepat
-
Ditunjuk Kembali Jadi Menteri, Amran Minta KPK Berkantor Lagi di Kementan
-
Punya Segudang Prestasi, HKTI Sebut Penunjukan Amran sebagai Mentan Adalah Doa Masyarakat yang Terkabul
-
Produksi Beras Sumatera Barat Diprediksi Meningkat, Tembus 840 Ribu Ton Tahun Ini
-
Dua Tersangka Dikonfirmasi Penyidik KPK soal Perintah SYL Potong Anggaran di Kementan
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Tragedi di Stasiun Bekasi Timur: 3 Penumpang KRL Tewas dan 38 Korban Luka-luka Dilarikan ke 4 RS
-
KAI Fokus Evakuasi dan Normalisasi Jalur Pasca KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi Timur
-
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
Terkini
-
Dana Asing Keluar Rp 2 Triliun dari Pasar Saham RI Hari Ini, Paling Banyak di BCA
-
Terpusat di Jawa dan Tergantung Musim, Masalah Stabilitas Stok Pangan Indonesia
-
Purbaya Ultimatum Asosiasi Reksa Dana: Sekarang Saya Ikut Awasi, Macam-macam Saya Hajar!
-
Cegah Diabetes hingga Hipertensi, Pemerintah Siapkan Label Khusus di Makanan
-
Bahlil Ngaku Tak Bisa Tidur Mikirin Pasokan LPG
-
Purbaya Dibilang Gila Usai Sebut IHSG Bisa Tembus 28.000 di 2030
-
Pemerintah Wajibkan Dapur Makan Bergizi Gratis Kantongi Sertifikat Higiene
-
Industri Budaya dan Kreatif Sumbang 3 Persen PDB Global, Peluang Identitas Lokal RI Mendunia
-
Putusan KPPU Tuai Kritik, Metodologi Denda Pindar Dinilai Tak Jelas
-
Tiru India, OJK Ingin Investor RI Lebih Punya Banyak Reksa Dana