Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menempatkan salah satu anggotanya berkantor di Kementan. Dengan adanya pengawasan langsung dari KPK, Mentan Amran berharap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Kementan dan dapat mengakselerasi peningkatan produksi untuk mengembalikan swasembada pangan dan kesejahteraan petani serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Insyaalah, kami datang untuk memperbaiki citranya Kementan. Tidak boleh ada main-main. Saya mengikuti sumpah saya kepada Presiden saat pelantikan. Dalam menjalankan tugas dan jabatan, harus menjunjung tinggi etika jabatan dan menjalankan undang-undang selurus-lurusnya demi nama baik nusa dan bangsa,” kata Mentan Amran, di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Ia yakin, dengan masuknya KPK ke dalam kantor Kementan, penguatan integritas dan pencegahan KKN dapat terlaksana dengan lebih efektif. Amran juga berharap, KPK dapat segera mengabulkan permintaannya kepada KPK untuk mengutus anggotanya ke Kementan.
“Lebih cepat, lebih baik, dan lebih bagus. Saya sudah minta proses suratnya. Tujuan kita (Kementan dan KPK) itu sama, ingin kita menjalankan undang-undang selurus-lurusnya. Apalagi ini negara milik kita bersama," tegasnya.
Saat pelantikannya pada 25 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo memberikan arahan khusus kepada Mentan Amran untuk segera memimpin Kementan untuk mencapai swasembada pangan. Dalam rapat pimpinan Kementan, Mentan Amran fokus untuk memanfaatkan 2 bulan terakhir dalam 2023.
“Kami tadi rapim (rapat pimpinan) untuk membuat rencana 2 bulan masa tanam Oktober-Maret di musim hujan di tengah El Nino, terutama di dua komoditas strategis, yaitu padi dan Jagung. Ini tidak boleh meleset. Alhamdulilah, Indonesia saat ini stoknya masih ada, tapi kita harus tetap menjaga produksi semaksimal mungkin. Ini perintah langsung dari Pak Presiden,” tuturnya.
"Kita sudah letakkan fondasi pembangunan pertanian yang modern. Di tahun 2017 kita sudah mulai swasembada beras hingga beberapa tahun terakhir. Empat tahun kita swasembada beras. Sekarang kita mulai balikan lagi," sambung Amran.
Berita Terkait
-
Pastikan Koordinasi dengan KPK Baik, Mentan Amran: Saya Ingin Pembangunan Pertanian Bisa Lebih Cepat
-
Ditunjuk Kembali Jadi Menteri, Amran Minta KPK Berkantor Lagi di Kementan
-
Punya Segudang Prestasi, HKTI Sebut Penunjukan Amran sebagai Mentan Adalah Doa Masyarakat yang Terkabul
-
Produksi Beras Sumatera Barat Diprediksi Meningkat, Tembus 840 Ribu Ton Tahun Ini
-
Dua Tersangka Dikonfirmasi Penyidik KPK soal Perintah SYL Potong Anggaran di Kementan
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam