Pertamax Naik, Anak Buah Mas Bahlil 'Ganteng' Imbau Masyarakat Sadar Tak Pindah

Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengandalkan kesadaran masyarakat untuk mencegah migrasi massal dari BBM nonsubsidi Pertamax Series ke BBM bersubsidi Pertalite.

Langkah ini menyusul kebijakan Pertamina yang menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, serta Pertamax Green 95 dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.

Kenaikan harga yang signifikan tersebut dinilai berpotensi menggeser pola konsumsi masyarakat ke Pertalite, yang saat ini harganya masih tertahan di angka Rp10.000 per liter.

Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia tak menampik bahwa perubahan konsumsi tersebut akan terjadi. Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian ESDM dari PT Pertamina Patra Niaga, dalam dua hari terakhir telah terjadi perubahan pola konsumsi BBM di tengah masyarakat. 

"Masih belum terlalu banyak shiftingnya, Alhamdulillah," ujar Anggia saat ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta pada Kamis (11/6/2026). 

Anggia memastikan bahwa langkah mitigasi dan antisipasi perubahan pola konsumsi  BBM tetap dilakukan Kementerian ESDM dan Pertamina. 

"Misalnya saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan kode QR, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini. Namun pemerintah, Menteri ESDM sudah meminta untuk Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di bawah," katanya. 

Namun, Kementerian ESDM menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi BBM sesuai haknya sebagai warga negara.

"Yang paling penting, enggak semuanya harus diawasi. Yang paling penting kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya, itu sih yang lebih penting. Agar kita bisa sama-sama survive. Karena memang kondisinya lagi survival mode on, nih kita sekarang," kata Anggia. 

Baca Juga: Banyak Protes Pertamax Naik, Jubir Bahlil Ajak Rakyat Bergandeng Tangan

Menurutnya kesadaran tersebut sangat krusial agar masyarakat yang berhak dilindungi, seperti petani dan nelayan, dapat tetap bertahan dan roda perekonomian mereka terus berjalan.

"Enggak mungkin lah juga bisa mengawasi 24 jam kan ya, di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Butuh bersama-sama kesadaran masyarakat," pungkasnya.