Suara.com - Para pemegang saham Freeport kembali jadi topik pembicaraan sepulang Presiden Joko Widodo dari Amerika Serikat. PT Freeport Indonesia dikabarkan segera memperpanjang kontrak dalam 20 tahun ke depan.
Meskipun saat ini izin usaha pertambangan khusus (IUPK) milik perusahaan asal Amerika Serikat tersebut masih berlaku hingga tahun 2041, pemerintah telah membuka opsi untuk perpanjangan kontrak.
Presiden Jokowi nampaknya sudah menyetujui usulan ini. Dalam syarat perpanjangan, Freeport diharuskan memberikan tambahan saham sebesar 10% kepada Indonesia, yang saat ini sudah memiliki mayoritas saham Freeport sebanyak 51%.
Informasi ini diungkapkan saat Jokowi bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson, di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin (13/11/2023) kemarin.
Jokowi tampaknya ingin segera mengambil keputusan terkait perpanjangan kontrak Freeport. Dia menargetkan pembahasan mengenai perpanjangan kontrak dan penambahan saham sebesar 10% dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini.
PT Freeport Indonesia adalah perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport-McMoRan (FCX) dan Mining Industry Indonesia. Perusahaan ini menambang dan memproses bijih yang menghasilkan konsentrat dengan kandungan tembaga, emas, dan perak. Konsentrat yang dihasilkan sendiri dipasarkan ke berbagai penjuru dunia.
Siapa Saja Pemegang Saham Freeport
Jika mengacu pada berbagai kabar yang beredar, pada 21 Desember 2018 lalu Presiden Joko Widodo secara resmi menerima laporan bahwa 51,2% saham PTFI telah beralih ke indonesia melalui PT Inalum. Hal ini sudah secara lunas dibayarkan.
Sisa saham sebesar 48,8% dimiliki oleh Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
Baca Juga: Bikin Jokowi Tersenyum, Bos Freeport Tambah Saham di Indonesia
Dari total lebih dari 50% saham tersebut, Inalum memegang saham langsung sebesar 26,2%, dan sebesar 25% sisanya dipegang oleh IPMM. Nantinya pemerintah Indonesia akan membahas peluang divestasi 10% saham PT Freeport Indonesia setelah tahun 2041 mendatang, seiring dengan proses perpanjangan izin kontrak PTFI.
Kepemilikan Saham Bertambah
Disampaikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, rencana atas divestasi saham ini mempertimbangkan besaran investasi untuk eksplorasi yang telah dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia. Dalam 10 tahun, akan dilakukan eksplorasi tambahan dan akan dinilai di kemudian hari.
Pemerintah sendiri dikabarkan akan menambah kepemilikan saham sebesar 10% di PT Freeport Indonesia. Jika rencana ini terwujud, maka porsi saham MIND ID akan mencapai 61%.
Daftar Pemegang Saham Freeport
Pada tahun 1967 lalu, Freeport McMoRan memiliki sebesar 90,64% saham dari perusahaan tersebut. Kurang dari 10% sisanya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yang secara sah dan berdaulat merupakan negara yang berkuasa atas wilayah operasi Freeport.
Berita Terkait
-
OCBC NISP Sasar Sektor UMKM Usai Akusisi 99% Saham Bank Commonwealth
-
Aku Investor Saham: Langkah Awal Menuju Kemandirian Finansial di Pasar Modal
-
Profil Richard Adkerson, Bos Freeport McMoRan Ketemu Jokowi Bahas Penambahan Saham
-
Saham Freeport Milik Siapa? Jokowi dan Chairman Richard Adkerson Tambah 10 Persen Saham
-
Bikin Jokowi Tersenyum, Bos Freeport Tambah Saham di Indonesia
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM