Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, Norwegia segera merealisasikan komitmen Kemitraan Transisi Energi (JETP) dan meningkatkan investasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota pintar berbasis hutan.
Hal ini disampaikan saat Presiden Jokowi dan PM Støre juga membahas kerja sama investasi antar kedua negara bersamaan dengan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre dalam rangkaian kegiatan World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Dubai pada Jumat (1/12/2023) lalu.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, berbagai isu kerja sama lingkungan hidup dibahas, mulai dari deforestasi hingga investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Presiden Jokowi menekankan komitmen dan aksi nyata, bukan sekadar janji dan klaim. Indonesia berhasil menurunkan emisi melalui penurunan deforestasi dan degradasi hutan, yang telah terbukti dan diakui secara global," ungkapnya setelah pertemuan bilateral.
Siti juga menyampaikan bahwa pada Oktober tahun lalu, Norwegia telah memberikan kontribusi sebesar US$ 56 juta terhadap upaya penurunan deforestasi di Indonesia untuk periode 2016/17 melalui BPDLH. Di COP28, PM Støre mengumumkan kelanjutan kontribusi Norwegia sebesar US$ 100 juta untuk penurunan deforestasi pada periode 2017/18 dan 2018/19.
"Kontribusi Norwegia terhadap penurunan deforestasi di Indonesia akan terus berlanjut, terutama untuk periode 2019/20, 2020/21, dan 2021/22," katanya.
Presiden Jokowi juga membahas Undang-Undang Uni Eropa tentang Deforestasi (EUDR), meminta bantuan Norwegia untuk menyediakan informasi seimbang dan keadilan bagi Indonesia terkait peraturan deforestasi Uni Eropa yang dianggap diskriminatif dan berdampak besar pada jutaan petani kecil.
Terakhir, keduanya juga membicarakan situasi di Gaza, di mana Presiden Jokowi berharap bahwa Norwegia, sebagai fasilitator perjanjian Oslo, dapat memberikan kontribusinya dalam mencari solusi perdamaian di Gaza berdasarkan prinsip solusi dua negara.
Baca Juga: Eks Penyidik KPK Dukung Agus Rahardjo Ungkap Intervensi Jokowi Di Kasus Korupsi e-KTP
Tag
Berita Terkait
-
Prabowo Subianto: Jangan Marah-marah, Simpulkan Sendiri Jokowi Merestui Siapa
-
Telak! Anies Sebut Manfaat IKN Hanya Dirasakan Aparat Negara
-
Profil Sudirman Said, Eks Menteri ESDM Curhat Pernah Dimarahi Jokowi Usai Laporkan Setnov ke MKD DPR
-
YLBHI: Jika Benar Perintah Hentikan Penyidikan Korupsi e-KTP, Jokowi Diduga Lakukan Obstruction Of Justice!
-
Eks Penyidik KPK Dukung Agus Rahardjo Ungkap Intervensi Jokowi Di Kasus Korupsi e-KTP
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Trump Ungkap Nego Perang Berjalan Mulus, Iran Bantah: Awas 'Manipulasi' Pasar!
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Timur Tengah Hadapi Kiamat Kecil Jika Iran Serang Instalasi Desalinasi Negara-negara Arab
-
Anggaran Dana Pensiun DPR-Pejabat Diusulkan untuk Guru Honorer hingga Nakes
-
Perhatian Pemudik! Rest Area KM 52B Bisa Ditutup Sewaktu-waktu Saat Arus Balik
-
Purbaya Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI 5,7% di Q1 2026 Meski Ada Perang AS vs Iran
-
Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Capai 5,6 Persen Berkat Mudik Lebaran 2026
-
285 Ribu Kendaraan Bakal Padati Jalan Tol Trans Jawa pada 24 Maret
-
LPEI Ungkap Risiko Konflik Timur Tengah ke Kinerja Ekspor Indonesia Masih Terbatas
-
Harga Minyak Dunia Bisa Tembus 120 Dolar AS per Barel Sepanjang 2026, Naik 2 Kali Lipat