Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa masyarakat Indonesia suka kerja keras, tapi hal itu belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada pekan lalu.
Dia bilang menilai untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan produktivitas bukan hanya dari kerja keras manusia, tapi juga berasal dari aset dan lahan yang juga harus produktif.
“Saya sering menyampaikan bahwa di Indonesia ini orangnya kerja keras, asetnya leha-leha atau tidur. Nah kita harus membangunkan dan make sure bahwa aset dan terutama tanah itu merupakan aset yang luar biasa penting di dalam mendorong kegiatan investasi,” kata Sri Mulyani dikutip Senin (11/3/2024).
Menurutnya, lahan dan agraria merupakan persoalan yang luar biasa penting yang membuat investor dan pengusaha tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.
Permasalahan agraria dan tata ruang, khususnya yang terkait dengan tanah, selama ini menjadi salah satu kendala yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia karena menyebabkan cost of doing business naik.
“Investasi hanya mau kalau dia tahu lokasinya bener enggak dan lokasinya pasti atau tidak, dan untuk mendapatkannya juga transparan dan kompetitif atau berliku-liku dan tidak pasti. Investor tidak suka ketidakpastian. Diatur boleh, dipungut juga boleh, asal pasti dan jelas. Ini yang perlu untuk kita tata. Kalau kita pungut terlalu tinggi juga mereka akan lihat negara lain,” ujar Menkeu.
Untuk itu, Menkeu menegaskan bahwa yang dilakukan oleh seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN menentukan denyut ekonomi Indonesia. Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat ikut menciptakan iklim investasi yang baik dengan memberikan kejelasan status tanah bagi investor dan pengusaha.
“Kerja dari ATR/BPN akan menentukan reputasi Indonesia di seluruh dunia. Saya ingin ATR/BPN juga membuat reputasi yang hebat di seluruh dunia,” kata Menkeu.
Maka dari itu, dia menegaskan perlu untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan tata ruang yang membuat kegiatan produktif menjadi melonjak dan mendukung pembangunan serta pemerataan.
“Ini tidak hanya menyangkut investasi, ini juga menyangkut kepastian dari banyak masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang tidak punya aset atau kalau dia punya aset dan ternyata asetnya bodong itu juga akan menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan dan keadilan. Oleh karena itu, saya akan terus bersiap dan mendukung sepenuhnya Kementerian ATR/BPN untuk bisa bekerja,” katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- Adly Fairuz Nyamar Jadi Jenderal Ahmad, Tipu Korban Rp 3,6 Miliar dengan Janji Lolos Akpol
- Inara Rusli Lihat Bukti Video Syurnya dengan Insanul Fahmi: Burem, Gak Jelas
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
Sinergi Strategis Hilirisasi Batu Bara, Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
-
OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026