Suara.com - Pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai para pihak yang terindikasi terlibat dalam skandal mark up impor beras dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 8,5 triliun tengah mencari selamat melalui program bantuan sosial (bansos) pangan beras.
Hal itu disampaikan Achmad Nur Hidayat menanggapi klaim yang menyebut bansos bantuan pangan beras merupakan program yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Adapun bansos bantuan pangan beras kembali digelontorkan pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.
“Jika ada dugaan mark up impor beras, harus diusut tuntas. Jangan sampai pihak-pihak yang terkait melakukan aji mumpung policy, yaitu membiarkan menjamurnya para pemburu rente,” kata dia, ditulis Kamis (18/7/2024).
Dengan kondisi demikian, Achmad Nur Hidayat berharap, agar ke depan ada perbaikan tata kelola yang baik di lembaga terkait. Bagi, Achmad Nur Hidayat adanya skandal mark up impor beras ini merupakan buntut dari buruknya tata kelola beras di lembaga terkait.
“Tata kelola yang rendah memungkinkan munculnya oknum-oknum pemburu rente,” pungkas Achmad Nur Hidayat.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto saat membeberkan fakta terbaru dari permainan skandal mark up impor beras. SDR telah melaporkan skandal mark up impor beras ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Bahwa berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan untuk beras seharga USD 660/ton cost, insurance, and freight (CIF),” kata Hari Purwanto, Minggu,(14/7/2024).
Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.
“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” kata Anthony, Kamis (11/7/2024).
Baca Juga: Skandal Impor Beras: Skema yang Dikorupsi, Lonjakan Harga dan Kerawanan Pangan Makin Nyata
Berita Terkait
Terpopuler
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Wamendagri Wiyagus Dorong Percepatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC di Provinsi Riau
-
Momen Akrab Prabowo dan PM Anutin, Antar Sampai Tangga Pesawat
-
Menyaksikan Lahirnya Sebuah Peradaban dari Buku Bara di Atas Demak Bintara
-
War Tiket Upacara 17 Agustus di Istana Daftar di Mana? Ini Link dan Syarat yang Dibutuhkan
-
Bukan Akar Masalah! Pencopotan 137 Kepala Dapur SPPG Tak Perbaiki Program MBG
-
Aguan Lapor, Laba PANI Melejit 484% Jadi Rp1,7 Triliun
-
Benarkah Kesepakatan AS-Iran Sudah Dekat?
-
Ogah Terima Materi, Sumarsih Tagih Janji Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM 1998
-
Ketangkap Lagi! Tiga WN Malaysia Selundupkan Kokain Dalam Sepatu hingga Perlengkapan Mandi
-
Purbaya Semprot Moody's dan Fitch: "Offside!" Salah Ukur Ekonomi RI, Harusnya Lihat Angka 5,6%