Suara.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan pemerintah harus mengubah konsep dalam ketahanan pangan. Karena, menurut dia ketahanan pangan yang digemborkan banyak pihak ini selalu beririsan dengan impor bahan pangan.
"Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan 'kedaulatan pangan' Indonesia, bukan sekedar 'ketahanan pangan', yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri," ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR-DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Bamsoet sapaan akrabnya melihat, kedaulatan pangan ini menjadi penting setelah meningkatnya populasi di Indonesia. Hal ini membutuhkan bahan pangan yang besar.
Namun, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan, justru menghadapi beragam tekanan mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, serta stagnasi produksi.
"Selain itu, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim," ucpa dia.
Di sisi lain, Bamsoet mengatakan, kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, juga diharapkan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang kita hadapi saat ini.
Digitalisasi layanan dari perdagangan, jasa keuangan, hingga pemerintahan, berkembang semakin cepat dalam satu dekade terakhir.
"Namun digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain, yakni melebarnya ketimpangan digital, terutama di Indonesia bagian timur," pungkas dia.
Baca Juga: Ketua MPR: IKN Bukan Hanya Simbol dan Peta, Tapi Warisan dan Cita-cita
Berita Terkait
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Pemerintah: Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Kredit Rumah dengan Bunga Rendah
-
Dongkrak Kredit, OJK Rilis Aturan Pembiayaan UMKM
-
Utang Luar Negeri Turun Jadi 432,5 Miliar Dolar AS, Ini Sebabnya
-
Syarat Gaji Minimal untuk Pengajuan KPR Subsidi Pemerintah: UMR Bisa Dapat?
-
Peserta JKN di Aceh Selatan Rasakan Manfaat Layanan Kesehatan Tanpa Hambatan
-
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur hingga ke Wilayah Timur Indonesia
-
Telkom Hadirkan Fasilitas Air Bersih bagi Masyarakat Adat Bonokeling di Banyumas
-
Buah Konsistensi dan Keunggulan Tata Kelola, Telkom Akses Pertahankan TOP GRC Award 2025
-
Menkeu Purbaya Guyur Bank BUMN Rp200 Triliun, Para Bos Himbara Disebut Pusing Tujuh Keliling
-
9 Kontroversi Bahlil Lahadalia Sejak Menjabat Menteri