Ekonom Bongkar Biang Kerok Lemahnya Rupiah: Aturan DHE SDA Prabowo Terhambat di Bank Indonesia

Suara.com - Kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan ekonomi melalui kontrol Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) kini tengah menjadi sorotan tajam.

Meski payung hukum telah diperketat, implementasi di lapangan, khususnya peran Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, dinilai masih belum maksimal dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan meningkatkan cadangan devisa nasional.

Kritik pedas datang dari ekonom senior sekaligus pemrakarsa 98 Resolution Network, Salamuddin Daeng.

Ia menyoroti adanya ketidakselarasan antara semangat pemerintah pusat dengan langkah teknis yang diambil oleh BI.

Menurutnya, tanpa ketegasan dari otoritas moneter, aturan yang dibuat pemerintah hanya akan menjadi regulasi di atas kertas tanpa dampak signifikan bagi penguatan ekonomi rakyat.

Mandat PP Nomor 8 Tahun 2025

Sebagai informasi, Presiden Prabowo pada 17 Februari 2025 telah mengumumkan kebijakan mendasar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

Aturan ini merupakan perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE SDA.

Inti dari kebijakan ini adalah kewajiban penempatan 100 persen Devisa Hasil Ekspor SDA selama 12 bulan atau satu tahun penuh di perbankan dalam negeri, terutama di Bank Himbara atau himpunan bank milik negara.

Baca Juga: BI Catat Asing Bawa Kabur Dananya Rp 12,40 Triliun dari Pasar Saham

Kebijakan yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026 ini, sejatinya bertujuan untuk memastikan likuiditas valuta asing (valas) tetap berada di dalam sistem keuangan domestik. Namun, realita di sepanjang tahun 2025 memberikan gambaran yang cukup kontras.

“Kami menilai, sejak PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang DHE SDA itu diterbitkan, cadangan devisa Indonesia tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Sepanjang tahun 2025 cadangan devisa Indonesia hanya meningkat senilai USD 386 juta," ujar Salamuddin, Minggu (1/2/2026).

Angka kenaikan yang hanya sebesar 386 juta USD tersebut, dinilai sangat minim jika dibandingkan volume ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia yang melimpah, mulai dari nikel, batu bara, hingga kelapa sawit.

Kesenjangan ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan aliran modal keluar (capital outflow).

Rupiah Tertekan dan Ancaman Perang Mata Uang

Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, adalah fluktuasi nilai tukar Rupiah yang cenderung melemah terhadap Dolar AS (USD).