Suara.com - Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia yang tengah menjadi sorotan publik karena akan segera digantikan, membuat pernyataan mengejutkan terkait tingginya harga tiket pesawat.
Dalam public expose 2024 emiten bersandi GIAA ini, Irfan secara terbuka mengungkapkan faktor-faktor yang menurutnya menjadi penyebab utama melambungnya harga tiket.
"Ibu-Bapak tolong siap-siap sebentar lagi PPN akan naik dari 11 (persen) ke 12 persen, tiket pesawat sudah pasti naik," kata Irfan dikutip di Kantornya Cengkareng, Jakarta dikutip Selasa (12/11/2024).
Menurutnya, harga tiket penerbangan domestik yang dijual maskapai sejak 2019 lalu hingga 2024 ini belum berubah. Namun, kenaikan tarif PPN akan membuat harga akhir tiket semakin mahal.
"Kita tidak pernah keluar dari rambu-rambu harga tiket yang diatur oleh pemerintah. Dari 2019. Nggak pernah naik. Tapi pajak masuk (tambahan biaya dari PPN), kena pajak," terangnya.
Dirinya lantas mencontohkan bahwa penerbangan rute ke luar negeri bebas pajak avtur, tetapi rute domestik dikenakan pajak.
"Bapak juga mesti tahu bahwa avtur yang kita beli untuk penerbangan domestik itu kena pajak, Pak. Avtur kita terbang ke Singapura, nggak kena pajak. Tiket kita jual ke Bapak ke Balikpapan, kena pajak. Kita jual ke Shanghai, nggak kena pajak, Pak," ujar Irfan.
Dirinya mengklaim, bahwa maskapai Garuda Indonesia tidak pernah menaikkan harga tiket pesawat sejak tahun 2019.
Tapi harga tiket itu dipengaruhi oleh banyak hal, Pak. Ini yang kita diskusi, banyak menteri ganti presiden, ngomong lagi harga tiket. Harga tiket itu ada satu komponen yang disebut dengan tarif atas. Dan kita selalu hit angka itu," jelas dia.
Baca Juga: Duh! Ini Biang Kerok yang Bikin Harga Tiket Pesawat Domestik Mahal, 2025 Makin Melambung?
Namun, Irfan tak menampik, kebijakan pemerintah lewat kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN bisa berimbas ke harga tiket pesawat.
Kendati begitu, bilang dia, faktor yang membuat harga tiket pesawat rute domestik mahal yaitu biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Airport Tax.
Irfan menyebut, biaya Airport Tax berbeda-beda setiap bandara.
"Terminal 3, domestik, kita bayar Rp168.000 ke Angkasa Pura, Pak. Terminal 2, Rp120.000. Lain tuh bayar cuma Rp120.000, Pak. Di Halim Rp70.000, Pak. Dan mereka bisa naikin kapanpun seenaknya. Yang kemudian pengaruh ke harga. Yang disalahin siapa? Garuda," pungkas dia.
Asal tahu saja Irfan Setiaputra disebut-sebut akan dicopt dari orang nomer satu dimaskapai plat merah itu. Nama Pelaksana tugas (Plt) CEO Lion Air, Wamildan Tsani Panjaitan pun digadang-gadang menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Irfan.
Informasi ini berdasarkan laporan dari Bloomberg pada pekan kemarin. Rencana perombakan susunan pengurus Garuda Indonesia ini dijadwalkan akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada 15 November 2024 mendatang.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah pada Akhir Pekan, Ini Penyebabnya
-
Serikat Buruh Kecewa dengan Rumus UMP 2026, Dinilai Tak Bikin Sejahtera
-
Kuota Mulai Dihitung, Bahlil Beri Peringatan ke SPBU Swasta Soal Impor BBM
-
Pemerintah Susun Standar Nasional Baru Pelatihan UMKM dan Ekraf
-
Stok Di Atas Rata-rata, Bahlil Jamin Tak Ada Kelangkaan BBM Selama Nataru
-
Kadin Minta Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur