Dibanding Peres Rakyat Miskin Lewat PPN, Ekonom Saran Prabowo Keruk Dana dari Pajak Orang Kaya

Suara.com - Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyebut pemerintah harus kreatif untuk mencari pendapatan. Menurut dia, tidak tepat jika pemerintah menekan pendapatan dari masyarakat kelas bawah dengan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bhima menuturkan, harus pemerintah menagih para pajak orang kaya (wealth tax), yang bisa membiayai program pemerintahan Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jangan naikan tarif PPN jadi 12% untuk biayai program prioritas. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya pajak kekayaan (wealth tax) yang bisa berkontribusi Rp81,6 triliun dalam sekali penerapan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/11/2024).

Selanjutnya, Bhima menyebut, pemerintah bisa menaikkan penerimaan negara dengan mencegah kebocoran pajak yang ada di sektor komoditas ekstraktif (underinvoicing dan miss-reporting).

"Kami berharap pemerintah jangan korbankan masyarakat kelas menengah yang hidupnya sudah terhimpit untuk biayai MBG," beber dia.

Meski MBG memiliki dampak terhadap perekonomian, CELIOS memperingatkan bahwa alokasi anggaran besar ini berpotensi membebani keuangan negara dan memperkecil ruang fiskal bagi program prioritas lainnya.

Bhima mengungkapkan, Studi CELIOS memperkirakan bahwa jika program MBG ini terus berjalan hingga mencapai target 100% pada tahun 2029, defisit APBN diperkirakan akan mencapai 3,34 persen dari PDB pada tahun 2029 melebihi ambang batas aman yang diatur undang-undang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen.

"Bahkan ketika mengunakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang optimis sebesar 7 persen, defisit anggaran tetap diprediksi akan melampaui ketentuan konstitusi yaitu sebesar 3,1 persen," pungkas Bhima.

Baca Juga: PPN Naik 12%, Ekonom Core: It's Not a Good Timing