Sambut Baik Pemangkasan Pungutan, Gapki Optimistis Ekspor CPO Bisa Meningkat

Suara.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut baik kebijakan pemangkasan tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya. Kebijakan tersebut cukup membantu  para pengusaha di tengah tingginya beban industri sawit.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono menjelaskan, saat ini, terdapat tiga jenis pungutan yang dibebankan kepada para pelaku industri sawit yakni, Domestic Market Obligation (DMO), pungutan ekspor (PE), serta Bea Keluar (BK). 

"Nah ini kalau waktu itu kan total kira-kira kalau ditotal sekitar US$ 138 per metrik ton, dengan turun menjadi 7,5%, kira-kira sekarang di angka sekitar US$ 130-anlah, masih agak mending. Jadi artinya ini cukup membantu," kata Eddy Martono ditemui awak media di sela-sela kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan eksportasi dan pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya di Hotel Ciputra World Surabaya, Kamis, (21/11/2024).

Gapki meyakini, penurunan tarif pungutan ekspor dari 11% menjadi 7,5% dapat meningkatkan ekspor kelapa sawit Indonesia. Pasalnya, pemangkasan tarif pungutan ekspor CPO dan turunannya dapat membuat harga sawit Indonesia menjadi lebih kompetitif.

Eddy menyebut, baru saja bertemu dengan importir minyak sawit dari Cina. Mereka menyampaikan bahwa harga minyak sawit Indonesia lebih mahal dari harga minyak bunga matahari. Sehingga mereka pun beralih dari minyak sawit ke minyak bunga matahari. Padahal Cina merupakan importir terbesar minyak sawit Indonesia.

"Oleh karena itu, menurut saya sudah sangat bagus pemerintah merespon itu dengan menurunkan (pungutan ekspor). Kita harapkan dengan beberapa bulan, ini (penurunan pungutan ekspor CPO) bisa menjadi meningkatkan ekspor kita," imbuhnya.

Meski demikian, Eddy mengakui bahwa para pelaku industri sawit masih berharap tarif pungutan ekspor dapat diturunkan lebih jauh. Namun, pihaknya juga menyadari pentingnya tarif pungutan tersebut guna mendukung program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi prioritas pemerintah.

"Terus terang, kita berharap ini masih bisa turun lagi. Tetapi kan kita juga melihat bahwa Pemerintah butuh dana PSR. Kalau nanti kita minta turun lagi, ini problem lagi, kita jadi gimana mau PSR ditingkatkan. Sementara dananya juga berkurang," katanya.

Sebagai informasi, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil terbesar di dunia. Perkebunan kelapa sawit Indonesia juga menghasilkan devisa signifikan bagi perekonomian negara.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2024 tumbuh 4,9%. Adapun produk domestik bruto (PDB) pada sektor pertanian dan perkebunan tumbuh 1,69%, dan sektor industri pengolahan nonmigas sebesar 4,23%. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas penggerak di kedua sektor tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), sampai dengan September 2024, ekpsor nonmigas Indonesia mencapai US$ 181,14 miliar, di mana sekitar US$ 14,43 miliar atau 10,18% dari berasal ekspor minyak dan lemak nabati yang dinominasi oleh minyak kelapa sawit.