Prabowo Diminta Libatkan Petani Jika Rumuskan Kebijakan

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kesejahteraan petani Indonesia melalui deregulasi dan penyederhanaan aturan di sektor pertanian. Hal itu disampaikan dalam Sarasehan Ekonomi yang digelar belum lama ini.

Menurut Presiden, saat ini kondisi kehidupan petani di Indonesia menunjukkan perbaikan signifikan seiring dengan meningkatnya hasil panen dan produksi pertanian secara keseluruhan.

"Kalau saya ketemu petani, petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis, produksi naik secara drastis. Kita potong semua regulasi yang enggak benar, kita sederhanakan," ujar Presiden Prabowo dalam pernyataannya yang ditulis Rabu (28/5/2025).

Langkah konkret dari deregulasi yang dilakukan pemerintah terlihat dalam proses pengadaan pupuk yang kini tidak lagi memerlukan banyak lapisan persetujuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini diharapkan dapat mempercepat distribusi dan efektivitas bantuan pupuk kepada petani.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Mohammad Yadi Sofyan Noor, menyambut baik kebijakan deregulasi yang diambil pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut telah dirasakan langsung manfaatnya oleh para petani di lapangan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pupuk yang kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah.

"Betul apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kami selaku petani yang kesehariannya berkutat di lahan pertanian lebih tenang dan cukup gembira karena ada beberapa kebijakan yang membuat panen kami menjadi lebih baik," kata Yadi.

Yadi mengungkapkan bahwa saat ini petani telah berhasil memproduksi 818 ton gabah kering panen (GKP) hanya dalam tiga bulan pertama tahun ini, angka yang menurutnya sangat signifikan dan menjadi bukti keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian.

Selain itu, Yadi juga menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian sebagai industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Ia berharap ke depan pemerintah terus melahirkan kebijakan yang berpihak pada petani, mengingat kontribusi besar sektor ini terhadap perekonomian nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor pertanian menyumbang sekitar 11,31 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara tahunan (year-on-year) berdasarkan lapangan usaha dalam laporan pertumbuhan ekonomi tahun 2024.

Baca Juga: Besok, Prabowo Ajak Presiden Macron ke Akmil Magelang: Pamer Prajurit Mahir Bahasa Prancis!

Ini menempatkan sektor pertanian sebagai kontributor ketiga terbesar terhadap PDB, setelah perdagangan dan industri pengolahan. Bahkan sektor konstruksi dan pertambangan berada di bawah sektor pertanian.

Hal ini mencerminkan betapa pentingnya peran petani Indonesia, terutama dalam komoditas unggulan seperti tembakau, kakao, dan kopi, yang menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai daerah.

Namun demikian, Yadi juga menyampaikan keprihatinan atas sejumlah regulasi yang dianggap masih membebani petani, khususnya petani tembakau.

Ia menyinggung kebijakan cukai rokok yang dinilai berdampak besar terhadap industri hasil tembakau dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani komoditas tersebut.

"KTNA saat ini menaruh perhatian khusus terhadap petani tembakau yang sering kali ditekan oleh regulasi, seperti kebijakan cukai rokok yang berpengaruh besar terhadap industri hasil tembakau. Karena itu, semoga apa pun aturan dari pemerintah yang terkait dengan petani bisa dikaji lebih dalam lagi," kata dia.

Di sisi lain, Yadi menekankan pentingnya pelibatan petani dalam proses perumusan kebijakan. Ia berharap pemerintah tidak hanya membuat kebijakan dari atas ke bawah, melainkan turut mengajak petani berdiskusi untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan benar-benar berpihak kepada mereka.

"Ia juga meminta pemerintah untuk melibatkan para petani dalam proses pembuatan kebijakan. Sebab, petani sejatinya merupakan mitra strategis pemerintah dalam perumusan dan implementasi kebijakan pertanian," pungkas dia.