Mentan Tegaskan Impor Pangan dari AS Hanya Gandum dan Kedelai

Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, memastikan hanya ada dua komoditas pertanian yang akan diimpor dari Amerika Serikat (AS). Dua komoditas itu yakni, Gandum dan Kedelai.

Impor pertanian ini merupakan mandat kesekapatan Tarif Tump. Sedangkan, nilai impor yang disepakati mencapai USD 4,5 miliar.

"Fokus pada gandum. Kemudian kedelai, itu dua komoditas," ujar Amran di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Namun, Amran tak menutup kemungkinan Indonesia mengajukan impor pada komoditas susu dan sapi dari AS. Akan tetapi, ia ingin melihat pasokan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan impor.

Amran memastikan, petani tidak perlu khawatir dengan kebijakan impor ini. Sebab, rekomendasi impor pertanian masih dipegang Kementerian Pertanian.

"Apapun yang kita impor, pasti menjaga petani. Kan harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah membocorkan kesepakatan tarif resiprokal. Salah satu kesepakatan Tarif Trump tersebut ialah Pemerintah AS meminta pelonggaran impor produk pertanian.

Dalam kesepakatan itu, Indonesia akan membebaskan produk makanan dan pertanian AS dari aturan lisensi impor, kebijakan neraca komoditas. Kemudian adanya transparansi dan keadilan dengan menghormati indikasi geografis.

Selain itu, Indonesia juga diwajibkan untuk menanam produk tanaman asal AS. Dan akan mengikuti aturan AS soal produk pangan seperti, daging sapi, daging ayam, dan susu sapi.

Baca Juga: Indonesia Terancam Kehilangan Triliunan Rupiah Akibat Kebijakan Bea Masuk Nol Persen AS

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, mengakui Indonesia memang akan impor produk pertanian dari AS yang senilai USD 4,5 miliar atau setara Rp 73,34 triliun ( asumsi kurs 1 USD = Rp16.298).

Hanya saja, dirinya akan merundingkan mana produk-produk pertanian apa saja yang akan diimpor oleh Pemerintah.

"Nanti kan pokoknya habis itu pasti kita merundingkan lagi apa-apa di dalam bentuk agreement," ujar Mendag yang dikutip, Kamis (24/7/2025).