Revisi UU Hak Cipta Bikin Biaya Operasional Usaha Makin Mahal? Ini Kata Pakar

Suara.com - Sejumlah pemangku kepentingan yang terdiri atas pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, serta pengamat kebijakan publik memberikan catatan perhatian terkait rencana perubahan regulasi hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia.

Mereka mengingatkan bahwa proses revisi Undang-Undang Hak Cipta memerlukan kecermatan dan tidak dirumuskan secara tergesa-gesa guna mencegah timbulnya konsekuensi ekonomi yang tidak diinginkan di masa depan.

Meskipun langkah pembaruan ini memiliki tujuan dasar untuk memperkuat jaminan perlindungan bagi para pencipta karya, beberapa poin perubahan materi hukum dikhawatirkan dapat memicu kenaikan biaya operasional tambahan, menghambat laju inovasi, serta menurunkan daya saing sektor industri kreatif nasional apabila tidak dibarengi dengan skema penerapan dan fungsi pengawasan yang berimbang.

Pandangan tersebut salah satunya diuraikan oleh Devi Syukri Azhari, seorang akademisi dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

Ia menggarisbawahi bahwa salah satu dampak utama yang perlu diantisipasi adalah potensi kenaikan biaya kepatuhan (compliance costs) bagi korporasi, platform digital, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga para kreator mandiri.

Aturan yang dinilai semakin kompleks terkait tata cara perizinan, pemanfaatan konten, serta mekanisme pembayaran royalti berpotensi membebani struktur keuangan pelaku usaha, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya.

“Pertama-tama, harus diakui bahwa niat di balik reuni UU Hak Cipta adalah sesuatu yang baik. Kendati demikian, dalam praktik di lapangan, hak eksklusif berpotensi membatasi penyebaran dan modifikasi karya sehingga biaya untuk menggunakan riset, perangkat lunak, atau materi edukasi menjadi tinggi. Akibatnya, inovasi para pelaku ekonomi kreatif lokal bisa terhambat,” papar Devi.

Di samping masalah pembiayaan operasional, batasan definisi serta ruang lingkup proteksi hak cipta pada era perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang belum dirumuskan secara mendetail juga diproyeksikan dapat menimbulkan celah ketidakpastian hukum.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memicu sikap menahan diri dari investor maupun pelaku industri teknologi untuk melakukan ekspansi bisnis, penanaman modal baru, atau peluncuran fitur layanan mutakhir di Indonesia sampai terdapat kepastian mengenai batas risiko hukum yang harus ditanggung.

Baca Juga: Dibalik Murahnya Harga Cilok dan Batagor, Ada 'Bom Waktu' Ekonomi yang Mengintai

Devi menambahkan bahwa penetapan aturan yang terlalu kaku berisiko membatasi ruang gerak kolaborasi kreatif. Sembari mengakui urgensi perlindungan terhadap kekayaan intelektual, ia menilai bahwa model industri digital saat ini banyak bertumpu pada aktivitas pemanfaatan kembali, proses adaptasi, transformasi, dan distribusi konten yang berjalan dalam koridor legal.

“Apabila ruang penggunaan yang wajar atau istilahnya fair use menjadi terlalu terbatas, biaya produksi konten dan pengembangan produk digital dapat meningkat secara signifikan,” jelas Devi.

Dampak sektoral juga diprediksi dapat merembet ke bidang pendidikan, aktivitas penelitian, serta pengembangan teknologi.

Jika akses terhadap materi referensi menjadi lebih mahal atau prosedurnya semakin rumit, biaya untuk riset dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia otomatis akan naik, yang dalam jangka panjang berpotensi memperlambat proses alih pengetahuan (transfer of knowledge).

Bagi unit usaha skala kecil seperti startup dan pengusaha mikro, tuntutan pemenuhan aspek administrasi baru dikhawatirkan akan menjadi hambatan masuk (barrier to entry) ke pasar yang lebih luas.

Keterbatasan kapasitas finansial dan pemahaman hukum dapat mengurangi intensitas kompetisi sehat di dalam ekosistem ekonomi kreatif.

Dari sudut pandang ekonomi makro, akumulasi dari naiknya biaya produksi, lisensi, dan kepatuhan hukum ini pada akhirnya berpotensi dibebankan kepada masyarakat pengguna melalui penyesuaian harga jual yang lebih tinggi untuk produk layanan digital, perangkat lunak, maupun konten kreatif. 

“Inilah hal yang tidak kita harapkan. Kita mengharapkan bahwa revisi UU Hak Cipta benar-benar dilakukan melalui konsultasi publik yang menyeluruh dan tidak terburu-buru. Kampanye literasi digital yang belum optimal juga menjadi faktor penghambat dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum terkait hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya menekankan aspek regulasi, tetapi juga memperkuat pendidikan masyarakat, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta penerapan teknologi modern untuk mendukung efektivitas perlindungan hak cipta,” urai Devi