Suara.com - Fenomena "Rombongan Jarang Beli" (Rojali) dan "Rombongan Hanya Nanya" (Rohana) yang belakangan viral, kini bukan sekadar guyonan.
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, melihat gejala ini sebagai sinyal serius dari tekanan ekonomi yang dialami masyarakat kelas menengah.
Ia menilai, penurunan pendapatan menjadi pemicu utama mengapa banyak orang datang ke pusat perbelanjaan hanya untuk sekadar berjalan-jalan tanpa melakukan transaksi.
"Ini berkaitan dengan daya beli. Pendapatan rata-rata masyarakat turun, akhirnya mereka ke mal hanya untuk refreshing, namun minim berbelanja," ujar Eko di Jakarta, Senin (28/7/2025).
Gejala serupa, menurut Eko, tak hanya terjadi di pusat perbelanjaan fisik, tetapi juga merambah ke platform belanja daring.
Banyak calon konsumen yang aktif melihat-lihat produk di e-commerce, namun tidak langsung menyelesaikan transaksi. Mereka cenderung menunggu momen diskon atau promo khusus.
"Belanja online juga menghadapi masalah yang sama. Mereka hanya lihat-lihat produk, tapi tidak segera check out. Mereka cenderung menunggu diskon," ucap Eko, menggambarkan perilaku konsumen yang semakin berhati-hati dalam membelanjakan uang.
Melihat tren yang mengkhawatirkan ini, Eko mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret.
Ia menyarankan agar pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi yang ditujukan khusus untuk kelompok kelas menengah agar daya beli bisa kembali tumbuh.
Baca Juga: Ekonom Indef Kenang Kwik Kian Gie: Sosok Kritis yang Minta RI Tak Bergantung Utang Asing
"Pemerintah perlu membuat stimulus ekonomi untuk kelas menengah karena 'Rojali' dan 'Rohana' umumnya masuk kategori kelas menengah," lanjut Eko.
Eko meyakini, intervensi pemerintah dapat memberikan dampak signifikan dalam memitigasi gejala tersebut.
Berbagai insentif, menurutnya, dapat menggairahkan kembali aktivitas transaksi di pusat perbelanjaan.
"Diskon listrik, menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bisa jadi opsi agar mereka kembali belanja lebih banyak," kata Eko, memberikan contoh konkret stimulus yang bisa dipertimbangkan pemerintah.
Diskon listrik akan mengurangi beban rutin, sementara kenaikan PTKP akan meningkatkan pendapatan bersih yang bisa dibelanjakan.
Selain dukungan dari sisi pemerintah, Eko juga menekankan pentingnya adaptasi dari pelaku usaha ritel, khususnya yang berada di pusat perbelanjaan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
Satu Lagi Bank Bangkrut, OJK Cabut Izin Usaha BPR Nagajayaraya Sentrasentosa
-
Laba Inti PWON Lampaui Ekspektasi Konsensus di Kuartal 3 2025
-
Menkeu Purbaya Tolak Skema Burden Sharing BI-Kemenkeu, Singgung Independensi
-
Kebiasaan Mager Bisa Jadi Beban Ekonomi
-
Jurus Korporasi Besar Jamin Keberlanjutan UMKM Lewat Pinjaman Nol Persen!
-
Purbaya Sepakat sama Jokowi Proyek Whoosh Bukan Cari Laba, Tapi Perlu Dikembangkan Lagi
-
Dorong Pembiayaan Syariah Indonesia, Eximbank dan ICD Perkuat Kerja Sama Strategis
-
Respon Bahlil Setelah Dedi Mulyadi Cabut 26 Izin Pertambangan di Bogor
-
Buruh IHT Lega, Gempuran PHK Diprediksi Bisa Diredam Lewat Kebijakan Menkeu Purbaya
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun