- Sejumlah institusi internasional justru kompak merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026, menempatkannya di bawah angka krusial 5%.
- Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,8% pada 2025.
- Bank Dunia memperkirakan perlambatan global akan terus memberikan dampak negatif.
Suara.com - Optimisme tinggi yang dibawa oleh Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang berani menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, tampaknya belum sepenuhnya disambut baik oleh lembaga-lembaga keuangan global.
Sejumlah institusi internasional justru kompak merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026, menempatkannya di bawah angka krusial 5%.
Dalam laporan teranyar Bank Dunia (World Bank) misalnya, lembaga ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,8% pada 2025. Angka ini, meskipun sedikit naik dari proyeksi sebelumnya (4,7%), tetap jauh di bawah target ambisius pemerintah yang mematok pertumbuhan di level 5,3%.
Proyeksi tersebut termuat dalam laporan terbaru East Asia and the Pacific Economic Update edisi Oktober 2025. Bank Dunia memperkirakan perlambatan global akan terus memberikan dampak negatif signifikan bagi negara-negara Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia.
Bank Dunia menekankan bahwa masalah utama Indonesia bukanlah pada besarnya defisit anggaran yang diperkirakan masih berada dalam batas aman melainkan pada efisiensi dan prioritas belanja pemerintah.
Menurut laporan tersebut, fokus perbaikan ekonomi seharusnya diarahkan pada pengelolaan pengeluaran yang lebih cerdas. "Di Indonesia, permasalahannya lebih pada arah pengeluaran pemerintah daripada besarnya defisit," tulis laporan itu.
Saat ini, fokus belanja pemerintah masih didominasi oleh subsidi untuk sektor pangan, transportasi, dan energi, serta investasi yang diarahkan untuk mendorong permintaan agregat. Bank Dunia menilai, pengelolaan pengeluaran yang lebih baik dan terarah dapat menciptakan dampak positif jangka panjang, sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian eksternal.
Untuk benar-benar mencapai potensi pertumbuhan yang lebih tinggi, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah fokus pada reformasi struktural. Langkah-langkah seperti mengatasi hambatan non-tarif, deregulasi, dan penyederhanaan perizinan berusaha dinilai dapat meningkatkan potensi pertumbuhan dan membuka lapangan kerja yang produktif.
Baca Juga: Purbaya Sidak Bea Cukai Soetta Jelang iPhone 17 Rilis, Temukan Puluhan HP Ilegal
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Fundamental Ekonomi Kuat di tengah Ketidakpastian, Indonesia Kian Dilirik Investor Global
-
Harga Nikel Langsung Terkerek Aturan Baru ESDM, Tapi Tekan Industri Smelter
-
Program 3 Juta Rumah Libatkan 185 Industri dan Serap Tenaga Kerja
-
Program Gentengisasi Digeber, 40 Ribu Rumah di Jabar Dapat Bantuan
-
Anggaran Subsidi Energi Terus Bengkak, Insentif EV Perlu Diberlakukan Lagi?
-
Alasan Harga Emas Justru Turun di Tengah Konflik
-
Di saat Harga Avtur Melambung, Maskapai Vietnam Justru Agresif Tambah Frekuensi Penerbangan
-
Pemerintah Umumkan Respons Pembelaan Investigasi Dagang AS Hari Ini
-
Airlangga Akui AS Penyumbang Surplus Perdagangan dan Destinasi Ekspor Terbesar RI
-
Airlangga Ungkap Alasan Cicilan Kopdes Merah Putih Dibayar dari APBN