- Bank Dunia menyebut BUMN di Tanah Air cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah.
- Hal itu terungkap dari laporan terbaru Bank Dunia.
- Laporan tersebut secara implisit menyarankan perlunya reformasi besar-besaran.
Suara.com - Bank Dunia (World Bank) memberikan sorotan tajam terhadap dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.
Dalam laporan terbarunya, East Asia and the Pacific Economic Update edisi Oktober 2025, Bank Dunia menyebut BUMN di Tanah Air cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan swasta yang bergerak di sektor manufaktur yang sama.
Kritik ini menggarisbawahi tantangan besar bagi pemerintahan dalam meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan.
"Di Indonesia, BUMN cenderung menunjukkan produktivitas yang lebih rendah daripada perusahaan swasta di sektor manufaktur yang sama," tulis laporan tersebut.
Laporan tersebut secara implisit menyarankan perlunya reformasi besar-besaran. Menurut Bank Dunia, langkah-langkah seperti membuka perdagangan, memperluas kompetisi, dan mengurangi dominasi BUMN serta perusahaan yang terafiliasi dengan pemerintah akan sangat krusial bagi daya saing dan ketahanan ekonomi Indonesia.
Bank Dunia menyoroti bahwa peningkatan produktivitas lapangan kerja sangat vital bagi sebagian besar perekonomian di Asia Timur dan Pasifik. Produktivitas tenaga kerja di kawasan ini masih relatif rendah, bahkan di bawah rata-rata global (kecuali China dan Malaysia).
Masalah produktivitas ini semakin diperparah oleh pergeseran pola ketenagakerjaan. Bank Dunia mencatat adanya anomali dalam transformasi ekonomi dimana lapangan kerja justru bergeser dari pertanian (yang berproduktivitas rendah) bukan menuju industri berproduktivitas tinggi, melainkan ke pekerjaan berproduktivitas rendah di sektor jasa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
-
Tensi Tinggi! Jose Mourinho Boikot Konferensi Pers Jelang Real Madrid vs Benfica
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
Terkini
-
Tak Sekadar Renovasi, Pemerintah Sulap Kampung Kumuh Jadi Pusat Ekonomi Warga
-
Bos Agrinas Pangan Siap Menghadap Dasco, Terangkan Maksud Impor Pikap
-
Penerimaan Bea Cukai Anjlok 14% Jadi Rp 22,6 Triliun di Januari 2026
-
Menkop Tak Mau Ambil Pusing Soal Impor Pikap untuk Koperasi Desa Merah Putih
-
Emiten Asuransi TUGU Raih Outlook Stabil, AM Best Soroti Kinerja dan Permodalan Kuat
-
Dasco Hadang Impor 105 Ribu Mobil India, Pengamat: Selamatkan Buruh Otomotif dari PHK
-
Program Gentengisasi Mulai Masuk Kawasan Menteng, Sasar 52 Rumah
-
Penerimaan Pajak Naik 30,7% di Awal 2026, Negara Kantongi Rp 116,2 Triliun
-
Rupiah Masih Berotot Hari Ini, Ditutup di Level Rp 16.829/USD
-
Bos Agrinas Pangan Pastikan Belum Ada Keputusan Tunda Impor Pikap dari India