-
Hilirisasi timah di Indonesia kalah saing karena biaya yang tidak efisien.
-
Produk turunan timah Malaysia lebih murah akibat insentif pajak.
-
BKPM mendekati Kemenkeu minta relaksasi pajak di sektor pertambangan.
Suara.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengakui biaya hilirisasi itu tidak murah, salah satunya hilirisasi timah.
Bahkan, karena tidak efisien dalam hal biaya, membuat produk turunan timah di Indonesia kalah dengan Malaysia. Hal inilah yang membuat investor malas masuk berinvestasi hilirisasi di dalam negeri.
"Dalam industri timah. Raw materialnya di kita, hilirisasinya, smelternya di kita, kemudian barang ini masuk ke bursa. Lalu diambil oleh pabrikan solder di Malaysia dan diambil oleh pabrikan solder di Indonesia, Tapi apa yang terjadi? Harga solder dari Malaysia, impor masuk ke sini, harganya lebih murah daripada harga produksi," ujar Todotua saat menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Todotua menuturkan, setelah ditelusuri, alasan utama produk turunan Timah Malaysia lebih murah karena banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintahnya terhadap investor.
Kondisi itu, terbalik dengan Indonesia, di mana produk pertambangannya justru dihadapkan pajak berlapis.
"Tambang kita kenapa pajak, masuk ke tier satu, kena pajak. Keluar, naik ke bursa, kena pajak. Dari bursa, turun ke buyer-nya, pabrik solder atau tin chemical beli, kena pajak. Jual lagi kena pajak," katanya.
Untuk atasi masalah itu, Todotua tengah mendekati Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar ada relaksasi pajak yang diberikan ke sektor pertambangan.
"Kementerian Investasi, sekarang ini progresif, aktif. Kita bicara dengan Kementerian Keuangan, beberapa hal strategik yang memang kita mintakan untuk bagaimana kita memitigasi supaya ini menjadi kompetitif," jelasnya.
Todotua menambahkan, selain pajak BKPM juga tengah mempermudah dari sisi perizinan maupun regulasi, agar investor gampang masuk berinvestasi.
Baca Juga: Purbaya Temui LPDP usai Diminta Prabowo Uang Sitaan Korupsi Rp 13 Triliun buat Beasiswa
"Strategi kawasan juga kita dorong, karena di kawasan itu nanti kita akan benar-benar genjot, supaya beberapa macam yang namanya diskresi, deregulasi kita memainkan di situ," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
Terkini
-
CBDK Cetak Laba Melonjak 317 Persen
-
Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
-
IHSG Melonjak 7,38% Sepekan, Asing Jual Bersih Sentuh Rp67 T Sepanjang Tahun
-
Dilema Pertamina Naikkan Harga Pertamax, Ekonom: Kalau Ditahan Terus Bisa Gerus Keuangan Negara
-
Inovasi Karyawan Petrokimia Gresik Hasilkan Nilai Rp154 Miliar
-
Layanan Kereta Indonesia Disebut Sudah Setara Global
-
Sepanjang Tahun 2025, Pertamina EP Cepu Torehkan Kinerja Moncer
-
Laba Naik Saat Industri Media Berat, Emiten DIGI Bongkar Strategi Rahasianya
-
Aura Research Jadi Senjata Baru DIGI, Andalkan AI untuk Riset hingga Advokasi Bisnis
-
Pegadaian dan KSEI Perkuat Ekosistem Emas Melalui Investasi ETF Emas