Prabowo Disebut Lagi Bersih-bersih Konglomerat Hitam Migas, Mau Rebut Kendali Sumber Daya

Suara.com - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Adib Miftahul, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto bersama Pertamina tengah memasuki fase baru dalam penegakan tata kelola energi nasional.

Ia menyebut pemerintah kini berhadapan langsung dengan kelompok yang disebutnya sebagai “konglomerat hitam migas” yang selama puluhan tahun menguasai aliran ekonomi energi secara ilegal.

Adib mengatakan upaya tersebut bukan sekadar penertiban administratif, tetapi sebuah reset besar yang bertujuan mengembalikan kontrol negara atas sumber daya strategis, termasuk migas dan tambang. Menurutnya, Prabowo kini tengah mengeksekusi langkah yang sejak masa kampanye selalu ia suarakan: membersihkan kebocoran di sektor energi.

“Prabowo sedang mereset ulang sumber daya ekonomi Indonesia. Dari migas, tambang, sampai efisiensi anggaran pemda. Semua ditata ulang, dimainkan ulang, dan pemain-pemain yang tidak sesuai regulasi dihentikan. Ini bukan sekadar penertiban, ini pembersihan struktural,” ujar Adib kepada wartawan, Rabu (26/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa perombakan yang dilakukan pemerintah merupakan overhaul total atas rantai pasok migas, distribusi, lifting, hingga tata kelola anggaran daerah. Hal ini sekaligus menandai perubahan orientasi Pertamina yang kini didorong menjadi ujung tombak penanganan kebocoran di sektor energi.

“Prabowo selalu menyinggung kebocoran migas. Nah, apa yang dilakukan saat ini adalah implementasi janji itu. Pertamina diberi ruang penuh untuk bertindak, dan dibackup oleh Presiden serta aparat hukum,” ungkapnya.

Adib menegaskan bahwa dinamika yang terjadi saat ini bukan sekadar tarik-menarik antar-elite politik, tetapi pertarungan langsung antara negara dan jaringan bisnis gelap yang selama ini menikmati kekayaan alam di luar aturan. Ia menyebut keberadaan kelompok tersebut sebagai aktor lama yang sangat kuat.

“Musuh Prabowo itu satu sekarang: konglomerat-konglomerat hitam yang menikmati kekayaan alam tidak sesuai aturan. Mereka ini godfather-godfather lama yang tidak mau kehilangan akses,” tegasnya.

Ia menilai pembersihan yang dilakukan pemerintah akan berlangsung panjang. Namun Adib meminta publik melihat proses ini sebagai bagian dari pemulihan sistem negara, bukan sekadar kegaduhan politik sesaat. Menurutnya, konsistensi pemerintah dalam menjalankan agenda ini akan menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Baca Juga: Pengacara Komisaris PT Jenggala Maritim Nilai Dakwaan Soal Fee Sewa Kapal Tak Terbukti

“Ini fase penting. Prabowo sedang merapikan ulang semuanya, dari hulu ke hilir. Sumber daya negara harus kembali ke negara, bukan ke sekelompok konglomerat hitam. Ini proses yang berat, tapi sangat tepat,” ucap Adib.

Meski begitu, Adib mengakui bahwa langkah tegas pemerintah hampir pasti memicu resistensi. Kelompok yang selama ini menikmati aliran dana triliunan rupiah melalui praktik ilegal migas disebut tidak tinggal diam.

“Selama ini mereka menikmati hasil empuk dari pengelolaan migas yang tidak sesuai aturan. Begitu disetop, pasti marah. Apalagi uangnya bukan miliaran, tapi bisa triliunan. Maka serangan balik pasti terjadi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa reaksi tersebut kini tampak melalui perang opini di ruang digital. Menurut Adib, media sosial sedang dipenuhi narasi liar yang bertujuan membalikkan persepsi publik.

“Ini era post-truth. Kebenaran dibolak-balik lewat medsos. Ketika sumber uang mereka terganggu, mereka menyerang melalui opini publik, narasi liar, buzzer. Itu bentuk perlawanan yang sangat kelihatan sekarang,” tambahnya.

Adib juga menilai bahwa sinyal politik dari Prabowo kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, sudah sangat jelas. Ia menyebut lembaga itu kini bergerak agresif menjalankan arahan Presiden untuk menindak mafia sumber daya.