Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%

Suara.com - Sinyal waspada dikirimkan Bank Dunia (World Bank) kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam laporan teranyarnya, lembaga donor internasional tersebut memperingatkan adanya potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus menganga secara bertahap hingga tahun 2027.

Laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025 memproyeksikan defisit fiskal Indonesia akan melebar hingga menyentuh angka 2,9% pada 2027. Angka ini hanya selisih tipis dari ambang batas aman yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 3%.

Bank Dunia mencatat pelebaran defisit ini bukan tanpa alasan. Setidaknya ada tiga faktor krusial yang menekan postur APBN seperti rasio penerimaan negara terus berkurang akibat penurunan harga komoditas global, percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) turut menggerus penerimaan neto dan hilangnya setoran dividen BUMN dari kas negara karena kini dialihkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Defisit fiskal melebar seiring melemahnya penerimaan negara akibat kendala struktural. Diperlukan strategi penerimaan negara yang lebih berani dan proaktif,” tulis Bank Dunia dalam dokumen tersebut, Kamis (18/12/2025).

Konsekuensi dari pendapatan yang seret adalah ketergantungan pada pembiayaan atau utang.

Bank Dunia memperkirakan rasio utang pemerintah terhadap PDB akan terus merangkak naik sebagai berikut:

• 2024: 39,8%
• 2025: 40,5%
• 2026: 41,1%
• 2027: Diproyeksikan menyentuh 41,5%.

Kenaikan rasio utang ini menjadi alarm bagi keberlanjutan fiskal jangka panjang jika pemerintah tidak segera melakukan mobilisasi penerimaan negara secara masif dan mendesak.

Meski dihantui risiko defisit, Bank Dunia masih optimis dengan ketahanan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 dan 2026 diperkirakan tetap stabil di angka 5,0%. Kabar baiknya, pada tahun 2027, pertumbuhan diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 5,2%.

Baca Juga: Investor ADRO Dapat Jatah Dividen Rp 4 Triliun, Kapan Mulai Cair?

Namun, optimisme ini dibarengi catatan keras: pemerintah harus melakukan "mobilisasi penerimaan negara yang lebih kuat" untuk mengimbangi beban utang dan risiko kekurangan penerimaan di masa depan.