Suara.com - Memiliki kendaraan melalui sistem pembiayaan atau leasing memang menjadi solusi praktis bagi masyarakat di kota-kota besar untuk menunjang mobilitas.
Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan tanggung jawab finansial yang ketat. Salah satu konsekuensi paling fatal dari kelalaian membayar angsuran adalah penyitaan unit oleh pihak penyedia kredit.
Memasuki tahun 2026, regulasi mengenai penarikan kendaraan semakin diperketat demi perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi lembaga keuangan.
Memahami rincian denda serta prosedur penarikan menjadi sangat krusial agar keuangan dan kenyamanan Anda tidak terganggu.
Batas Waktu Keterlambatan: Kapan Mobil Mulai Terancam Ditarik?
Pertanyaan yang paling sering muncul bagi debitur adalah: telat berapa bulan mobil akan ditarik? Secara umum, kebijakan ini bervariasi antar perusahaan, namun pola standarnya biasanya mengikuti tahapan berikut:
Keterlambatan 1 Bulan: Pihak leasing biasanya akan melakukan langkah persuasif melalui pesan singkat (SMS/WhatsApp) atau telepon untuk mengingatkan jatuh tempo.
Keterlambatan 2 Bulan: Jika tunggakan memasuki bulan kedua, perusahaan akan melayangkan Surat Peringatan (SP) tertulis secara resmi ke alamat debitur.
Keterlambatan 3 Bulan: Ini adalah fase kritis. Jika tidak ada iktikad baik atau komunikasi untuk penyelesaian tunggakan hingga bulan ketiga berturut-turut, pihak leasing memiliki dasar kuat untuk melakukan eksekusi penarikan unit.
Baca Juga: Tabrak Lari di Tambora Tewaskan Dua Orang, Mobil Pelaku Ringsek Ditabrak Kereta
Namun, perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan dapat bertindak lebih responsif sejak bulan pertama jika debitur dianggap tidak kooperatif atau sulit dihubungi.
Simulasi Denda Harian: Beban yang Terus Membengkak
Selain risiko penyitaan, keterlambatan pembayaran juga memicu denda harian yang cukup memberatkan.
Rata-rata besaran denda di industri pembiayaan berkisar antara 0,5% hingga 1% dari nilai angsuran bulanan Anda, dihitung per hari keterlambatan.
Jumlah denda ini akan terus terakumulasi setiap hari hingga Anda melunasi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, menunda pembayaran hanya akan membuat beban finansial Anda semakin tidak terkendali.
Berdasarkan aturan yang berlaku, proses penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pihak leasing atau tenaga penagihan eksternal wajib mengikuti prosedur legal sebagai berikut:
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Rupiah Tembus Rp17.679, Gelombang PHK Massal Menanti di Depan Mata
-
Dasco Harap Tanggal 29 Mei Ada Kejutan di Bursa Saham
-
Dasco Optimistis IHSG Menguat Setelah 29 Mei, Ada Strategi Rahasia
-
IHSG Semakin Ancur ke Level 6.300 pada Sesi I
-
Arus Petikemas IPC TPK Tembus 1,15 Juta TEUs, Priok Melejit 36 Persen
-
Pemerintah Mau Ubah Sampah Lama di TPA Diubah Jadi BBM Lewat Teknologi Pirolisis
-
Minyak Hampir USD120 per Barel, Dunia Masuk Era Suku Bunga Tinggi Lebih Lama
-
Dari Purbaya Effect ke Purbaya Pretext: Ketika Optimisme Pasar Mulai Goyah
-
Kali Kedua Dasco Sambangi Bursa Efek Indonesia, Minta Investor Jangan Kabur
-
Purbaya Gelontorkan Rp 2 Triliun per Hari demi Selamatkan Nilai Tukar Rupiah