- Pemerintah China melarang ekspor barang dwiguna ke 20 perusahaan Jepang terkait militer.
- Langkah ini bertujuan mencegah Jepang mengembangkan kembali angkatan bersenjata di bawah PM Sanae Takaichi.
- Tindakan ini merupakan respons atas pernyataan Jepang mengenai hak respons militer terkait isu Taiwan.
Suara.com - Pemerintah China mengunci 20 perusahaan Jepang yang dituding memiliki kaitan dengan militer Jepang, demikian diwartakan Reuters pada Selasa (24/2/2026). Langkah ini diambil untuk mencegah Jepang mengembangkan kembali angkatan bersenjatanya di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi.
Sebanyak 20 entitas Jepang itu, termasuk di antaranya Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding yang bergerak di bidang perkapalan dan Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines yang berkaitan dengan pesawat terbang.
Kementerian Perdagangan China mengumumkan melarang semua entitas bisnis di China mengekespor barang atau produk dwiguna atau memiliki fungsi ganda, dalam bidang sipil dan militer, ke 20 perusahaan Jepang tersebut.
Selain itu 20 perusahaan Jepang lain dimasukkan dalam daftar pengawasan. Perusahaan-perusahan China diminta untuk melakukan evaluasi ketat sebelum mengekspor produk atau barang dwiguna ke 20 perusahaan tersebut, yang di dalamnya termasuk Subaru Corp, Itochu Aviation, dan Mitsubishi Materials Corp.
"Langkah-langkah ini diambil untuk mencegah Jepang melakukan remiliterisasi, membuat senjata nuklir. Karenanya kebijakan ini sah, masuk akal dan berlandaskan hukum," tegas Kementerian Perdagangan China.
Ditambahkan Beijing, bahwa pihaknya hanya menyasar sebagian kecil perusahaan Jepang dalam kebijakannya tersebut dan memastikan bahwa perusahaan Jepang lainnya masih bisa berbisnis dengan bebas dengan Tiongkok.
China meningkatkan upaya untuk menekan Jepang sejak Perdana Menteri Takaichi pada November 2025 lalu mengatakan bahwa Jepang berhak merespons secara militer jika China menyerang Taiwan.
Sejak bulan Januari lalu Tiongkok mulai melarang ekspor produk atau barang dwiguna yang berpotensi digunakan untuk kepentingan militer. Khusus untuk perusahaan Jepang, yang dilarang untuk diekspor pertama-tama adalah mineral tanah jarang (rare earths) yang sangat krusial untuk pengembangan sistem persenjataan.
Baca Juga: Berapa Honor Aldi Taher Manggung di Jepang?
Berita Terkait
-
Market Share Hampir 40 Persen Buktikan Dominasi Mitsubishi Fuso di Sektor Kendaraan Niaga
-
WN China Didakwa Dalangi Tambang Emas Ilegal di Ketapang
-
BYD dan Jaecoo Pimpin Penjualan Mobil China di Indonesia Awal Tahun 2026
-
Mitsubishi Fuso Perkuat Jaringan Logistik Sumatera Lewat Relokasi Diler Strategis di Bandar Lampung
-
Puluhan Ribu Tentara Jepang Latihan Militer Bareng Pasukan Amerika Serikat
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Bank Dunia: Danantara Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2027
-
RI Ekspor Ribuan Ton Klinker ke Afrika
-
Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan Pertama Tinggi Bukan Karena Lebaran
-
Transaksi E-Commerce Tembus Rp96,7 Triliun, Live Streaming Jadi Sumber Pendapatan Baru Warga RI
-
Hadapi Musim Kemarau Panjang, Menteri PU Mau Penuhi Isi Bendungan
-
BRI Buka Layanan Money Changer, Tukar Riyal Jadi Lebih Praktis untuk Jamaah Haji
-
Purbaya Turun Tangan Atasi Proyek KEK Galang Batang, Investasi Rp 120 T Terancam Batal
-
Pengusaha Konstruksi Ngeluh Beban Operasional Naik 8% Gegara Harga BBM dan Material
-
Gelar RUPST, BRI Setujui Dividen Tunai Rp52,1 Triliun dan Perkuat Fundamental Kinerja
-
Menteri Dody Santai Anggaran PU Dipotong, Infrastruktur Tetap Jalan