BI Kejar Target Inklusi 98 Persen, Perry Warjiyo: Literasi Jadi Tameng Kejahatan Digital

Suara.com - Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk memperkokoh fondasi ekonomi nasional melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan. Meski akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan terus meroket, BI mewanti-wanti adanya risiko baru jika pemahaman masyarakat tidak ikut ditingkatkan.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, angka inklusi keuangan Indonesia telah menyentuh level 92,74 persen. Sebuah pencapaian impresif, namun Perry menegaskan perjuangan belum usai.

"Target kita dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 adalah inklusi keuangan mencapai 98 persen pada tahun 2045," ujar Perry dalam pemaparan secara virtual, Jumat (6/3/2026).

Namun, ada catatan kritis di balik angka tersebut. Perry menyoroti masih lebarnya jarak (gap) antara inklusi dan literasi. Saat ini, tingkat literasi keuangan masyarakat baru berada di angka 66,46 persen. Artinya, banyak masyarakat yang sudah punya akses ke produk keuangan, tapi belum benar-benar paham cara mengelolanya dengan aman.

Tanpa bekal pemahaman yang mumpuni, masyarakat disebut sangat rentan terjebak dalam pusaran kejahatan finansial, mulai dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal hingga beragam modus penipuan digital yang kian canggih.

"Literasi itu krusial agar masyarakat tidak hanya sekadar punya akses, tapi juga terlindungi dari berbagai kejahatan finansial," tegas Perry.

Guna menutup celah risiko tersebut, Bank Indonesia terus menggalang kekuatan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga sektor perbankan.

Menurut Perry, peningkatan literasi adalah bagian tak terpisahkan dari perlindungan konsumen. BI pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam aksi nasional edukasi keuangan.

"BI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergabung dalam aksi nasional guna memperkuat edukasi keuangan masyarakat," pungkasnya.

Baca Juga: Cadangan Devisa Mengkerut untuk Stabilkan Rupiah