- Januari 2026, 359 pekerja kena PHK dan terdaftar di program JKP Kemnaker.
- Jawa Barat dan Sumatera Selatan jadi penyumbang korban PHK terbanyak.
- Meski turun dibanding 2025, badai PHK tetap menghantui awal tahun 2026.
Suara.com - Belum juga reda napas masyarakat menghadapi fluktuasi ekonomi di awal tahun 2026, kabar duka kembali datang dari sektor ketenagakerjaan. Ratusan pekerja harus menelan pil pahit kehilangan mata pencaharian tepat di bulan Januari.
Berdasarkan laporan teranyar Satu Data Kemnaker, sebanyak 359 orang tenaga kerja tercatat menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hanya dalam kurun waktu satu bulan.
Para pekerja yang kehilangan pekerjaan ini merupakan mereka yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan.
"Pada bulan Januari tahun 2026 terdapat 359 orang tenaga kerja ter-PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," tulis laporan resmi Kemnaker, dikutip Senin (9/3/2026).
Ironisnya, pusat industri seperti Jawa Barat dan wilayah Sumatera Selatan justru menjadi penyumbang korban PHK terbesar. Kedua provinsi ini seolah menjadi titik merah dalam peta ketenagakerjaan nasional bulan ini.
Data menunjukkan, sebanyak 49 orang di Jawa Barat dan 49 orang di Sumatera Selatan terpaksa angkat kaki dari perusahaan mereka. Angka ini setara dengan 13,65 persen dari total laporan PHK nasional yang masuk ke sistem JKP.
"Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Selatan," tambah laporan tersebut.
Meski secara angka absolut terjadi penurunan drastis dibanding Januari 2025 yang mencapai 3.325 orang, fakta bahwa PHK masih terus terjadi di awal tahun menunjukkan kondisi pasar kerja yang belum sepenuhnya stabil. Angka 359 orang ini pun hanya fenomena gunung es, karena hanya mencakup mereka yang terdaftar dalam skema JKP bukan total keseluruhan pekerja formal maupun informal yang kehilangan nafkah.
Berikut adalah daftar 5 provinsi dengan rapor merah PHK tertinggi pada Januari 2026:
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan dan DJP Jakarta Barat Perkuat Kolaborasi Pengawasan Pajak dan Iuran Perusahaan
- Jawa Barat: 49 orang
- Sumatera Selatan: 49 orang
- Kalimantan Utara: 46 orang
- Kalimantan Timur: 35 orang
- Jawa Timur: 34 orang
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Media Italia Bongkar Ada Kontrak Lebih dari Rp25 T di Balik Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Trump Berlakukan Tarif Baru, Produk Indonesia Kena Bea Masuk 10% Mulai Hari Ini
-
Gubernur Sulsel Mulai Proyek Rp5,9 Miliar Demi Tuntaskan Banjir Luwu Utara
-
Video Pengejaran Maling LPG 3 Kg di Bantul Viral, Pelaku Lolos Meski Sempat Terjatuh
-
Rumah Murah Rp101 Juta Hadir di Serang, Bidik Pekerja Kawasan Industri
-
Malam ke-13 Amerika Rudal Iran, Korban Tewas Mulai Berjatuhan di Ahwas Hingga Bandar Abbas
-
Dari Wishlist ke Checkout, Cara Sederhana Menambah Kebahagiaan Sehari-hari
-
Jangan Cuma Bangun Gedung, Prabowo Diminta Optimalkan PTN Lama daripada Bikin Kampus Baru
-
Petaka Kencan MiChat: Niat Antar Gadis Pulang, Pemuda di Lampung Utara Malah Ditodong Senpi
-
Cari Hunian Impian Lebih Mudah, Ada Promo KPR Bunga Mulai 1,75% di BRI x REI Expo Semarang 2026
-
Purbaya Sentil Menkes Gegara Curhat ke DPR soal Pemblokiran Anggaran Rp 12,3 T di Kemenkeu